Kementerian Perhubungan menyiapkan sanksi bagi warga yang berani kembali ke rumah mereka selama pandemi korona

reporter Tribunnews.com Fransiskus Adhiyuda

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah secara resmi melarang orang berpartisipasi dalam upacara pengembalian Lebaran 2020 untuk menghentikan penyebaran virus koronal (Covid-19) selama pandemi.

Kementerian Komunikasi (Kemenhub) saat ini sedang mengembangkan peraturan untuk menjadi panduan untuk implementasi lapangan. Dalam proses menerima konfirmasi Tribunnews pada Selasa (21 April 2020), Adita Irawati berbicara kepada Kementerian Transportasi.

Namun, Adita tidak dapat menentukan instruksi teknis yang melarang kembalinya ke tanah kelahirannya dan sanksi terhadap mereka yang masih bertekad untuk menindak para pelancong yang pulang.

Namun, saat ini, penduduk dapat memilih untuk keluar atau memasuki area PSBB atau area merah untuk kembali ke rumah atau daerah asal mereka.

Baca: Kisah setelah Belva Devara mengundurkan diri- “Ya, ini memang pilihan yang paling mudah,” jelasnya.

Sebelum ini, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengadopsi kebijakan larangan.Ia memutuskan rantai komunikasi Covid-19 dari rumahnya.

Baca: Di balik perselisihan, Ruangguru adalah perusahaan investasi asing di Singapura

Keputusan itu dibuat setelah menerima hasil penelitian lapangan Kemenhub.

Qiao Kewei mengatakan bahwa selama pandemi korona, 24% penduduk masih bersikeras untuk pulang.

Baca: Kisah pengemudi tampan Krisnawati dari Ojol terluka oleh pelanggan pria

Meskipun 68% penduduk tidak ingin pulang, 7% penduduk ingin pulang.

Jokowi mengklaim bahwa angka 24% sangat penting, yang dapat membuat penyebaran virus korona lebih umum di daerah tersebut.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon