Ini merupakan strategi bagi produsen pupuk untuk memastikan target subsidi yang tepat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menjaga kestabilan distribusi dan kualitas pupuk bersubsidi yang baik kepada petani sesuai dengan prinsip 6T (yaitu jenis yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat) . -Perusahaan juga telah mengadopsi berbagai strategi, termasuk karakterisasi pupuk bersubsidi dengan warna khusus, pengkodean tas dan distribusi hanya untuk petani yang terdaftar dalam Rencana Permintaan Akhir Grup Elektronik (e-RDKK).

Pupuk Komunikasi Indonesia Wijaya Laksana selaku Pimpinan Perusahaan mengatakan: Pihaknya sudah memberikan ciri-ciri pupuk bersubsidi dengan warna cerah.

Baca: Pupuk Indonesia Dorong Anak Perusahaan Bersubsidi Dapatkan Sertifikat Anti Korupsi

Baca: Hingga 28 Juni 2020, Pupuk Indonesia Salurkan 4,7 Juta Ton Pupuk Bersubsidi ke Petani -Baca: Membeli Barang di Indonesia Dan pelayanan Pupuk melibatkan lebih dari 30.000 UMKM

dimana pupuk urea bersubsidi diberi warna pink atau pink. Pupuk yang disubsidi ZA berwarna orange. Hal ini untuk membedakan antara pupuk bersubsidi dan non subsidi untuk meminimalisir resiko kecurangan.

“Pupuk bersubsidi juga dicantumkan pada kemasan tas. Terdapat logo pupuk Indonesia di bagian depan tas. Ada juga tulisan“ pupuk bersubsidi pemerintah ”. Ada juga nomor call center, logo SNI, nomor izin edar dan pabrik di bagian depan tas. Kode tasnya, “diumumkan Selasa (7/7/2020) sebagaimana Wijaya.

Ia menambahkan, pendistribusian pupuk bersubsidi hanya dapat dilakukan secara tertutup berdasarkan situasi peredarannya, dan terbatas pada petani yang terdaftar dalam sistem elektronik e-RDKK yang dikelola Kementerian Pertanian.

Produsen pupuk akan selalu menaati semua aturan distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 / M-DAG / PER / tentang pembelian dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di tingkat nasional dari tingkat satu hingga tingkat satu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor IV Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Harga Eceran Maksimum Pupuk Bersubsidi dari Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020.

“Kedua aturan ini dengan tegas mengatur tentang persyaratan, tanggung jawab dan tanggung jawab produsen, distributor, distributor atau pengecer pupuk bersubsidi HET, dan harus dipatuhi saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani,” kata Wijaya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon