Hasil penelitian komponen panitia pengupahan dan sosialisasi kerja KHL

Reporter Tribunnews News, Larasati Dyah Utami-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) merilis kepada Panitia Pengupahan hasil kajian komposisi dan jenis kebutuhan hidup layak (KHL). — -Plt. Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Hubungan Perburuhan dan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan pemerintah telah mendengarkan saran dan keinginan semua pihak dalam merumuskan kebijakan pengupahan terbaik selama masa Covid. 19 pandemi.

Haiyani Rumondang menjelaskan dalam sambutannya bahwa sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), komposisi dan jenis KHL perlu ditinjau kembali dalam waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Memperhatikan rekomendasi Dewan Penggajian Nasional (Depenas).

“Depenas menyelesaikan peninjauan komposisi dan jenis KHL pada Oktober 2019 sesuai dengan Pasal 7 ayat (4)“ Permenaker No. 21 Tahun 2016 ”, beliau pada Senin (19 Oktober 2020). ) Said.

Ia juga menjelaskan bahwa pengupahan PP juga wajib menggunakan data BPS atau nilai KHL dari hasil penghitungan dan pemeriksaan BPS. – Selain itu, penghitungan nilai KHL akan ditentukan oleh panitia pengupahan daerah untuk menetapkan upah minimum tahun 2021. Pekerja / Kehidupan pekerja dan keluarganya.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kehidupan pekerja. Pengusaha yang mengalami kesulitan karena permintaan yang menurun dan bahan baku yang terbatas akan mempengaruhi kelangsungan usahanya. Ia mengatakan: ” Hal itu dilakukan demi menjaga sinergi semua pihak agar kita bisa melewati masa-masa sulit ini (pandemi Covid-19). “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon