Terkait kasus Jiwasraya, OJK mengingatkan tata kelola Tapera harus sesuai dengan peraturan pemerintah

Wartawan Tribunnews memberitakan Fitri Wulandari-Jakarta TRIBUNNEWS.COM -Memperhitungkan pelanggaran kontrak yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat Tata Kelola Tabungan Keluarga (Tapera) Pernyataan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Komite Direksi OJK Wimboh Santoso dalam video conference yang digelar Kamis (6/4/2020) sore. -Baca: BP Tapera akan kelola dana FLPP tahun depan-Baca: Tapera dihargai mempromosikan kegiatan real estate- “Tapera prinsipnya sama, harus menggunakan aturan dan tata kelola yang sesuai dengan peraturan pemerintah,” Wimboh kadang Mengatakan.

Menurutnya, rencana tersebut juga harus sejalan dengan manajemen lembaga keuangan, karena konsep yang diajukan oleh rencana tersebut mirip dengan tabungan investasi yang diberikan Jiwasraya. Tingkat tata kelola lembaga keuangan harus dihormati. Hai, ini harus dilakukan di Tapera dan lembaga keuangan lainnya “, jelas Wimboh.-Sebagai informasi, BP Tapera akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sekaligus memungut biaya oleh Yoko Widodo (Jokowi) diusulkan Presiden pada 20 Mei.

Pajak Tapera dikenakan sebesar 3% dari total gaji, 0,5% dibayarkan oleh majikan dan 2,5% dibayarkan oleh pekerja. Gaji tersebut harus dipotong dari gaji -terutama Bagi peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

Rencana mengikuti BP Tapera berakhir pada saat usia pekerja 58 tahun setelah pensiun. Setelah pensiun peserta dapat menabung dan mendapatkan manfaat pengembangan. Dana dalam deposito bank, sekuritas utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon