Pemerintah berjanji tidak akan menghapus upah minimum dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja

Wartawan Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa undang-undang hak cipta masih mengatur hak-hak pekerja dan perlindungan upah sesuai dengan peraturan sebelumnya (yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah) ( PP) No. 78/2015.

Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziah mengumumkan: “Saat ini banyak masalah yang dihadapi masyarakat, yaitu penghapusan standar upah minimum dalam UU Cipta Karya, namun tidak demikian. Ia ada dalam rapat. Berkata: “Upah minimum dihapus. Upah minimum masih kami atur, regulasi terkait juga mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015. ”Konferensi pers virtual, Rabu (2020/7/10). Ida menyatakan akan diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga rumus perhitungannya akan dijelaskan lebih detail dalam peraturan turunannya.

Baca: Pakar Hukum UGM Undang-undang yang menolak penciptaan lapangan kerja: Selain judicial review, tekanan publik juga harus dilakukan.Selain itu, ia menegaskan bahwa upah minimum daerah atau kota tetap dipertahankan dalam undang-undang penciptaan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. — -Membaca: Karena “UU Cipta Kerja”, para cendekiawan kampus khawatir korupsi merajalela dan menyebar luas- “Pada saat yang sama, menurut saya karya” UU Cipta Kerja “membatalkan aturan penundaan upah minimum. Dia menyimpulkan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon