Terkait kasus Jiwasraya, OJK mengingatkan tata kelola Tapera harus sesuai dengan peraturan pemerintah

Wartawan Tribunnews memberitakan Fitri Wulandari-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM -Memperhitungkan pelanggaran kontrak yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat Pernyataan tentang tata kelola Tabungan Keluarga (Tapera) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Panitia OJK Wimboh Santoso dalam video conference pada Kamis (6/4/2020) sore. -Baca: BP Tapera akan kelola dana FLPP tahun depan-baca: Tapera dinilai mempromosikan aktivitas real estate- “Tapera prinsipnya sama, harus menggunakan aturan dan tata kelola yang sesuai dengan regulasi pemerintah,” kata Wimboh Rencana tersebut juga harus sesuai dengan tata kelola lembaga keuangan, karena konsep yang diusulkan oleh rencana tersebut mirip dengan tabungan investasi yang diberikan oleh Jiwasraya. Tingkat tata kelola lembaga keuangan harus dihormati. Hai, ini harus dilakukan di Tapera dan lembaga keuangan lainnya. Wimboh menjelaskan.Untuk memperoleh informasi, BP Tapera akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 (tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sekaligus) untuk memungut iuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei – – Biaya Tapera adalah 3% dari total gaji. Detail informasi mencakup 0, 5% dibayarkan oleh pemberi kerja, 2.5% dibayarkan oleh pekerja, terutama dipotong dari gaji. Untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri. – – Jika pekerja pensiun (yaitu 58 tahun), keikutsertaan dalam BP Tapera akan dihentikan. Setelah pensiun, peserta dapat memperoleh pendapatan dari tabungan dan dana pembangunan. Menyimpan deposito bank, surat utang pemerintah dan investasi lainnya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon