Fraksi PKS mengkritik pemerintah karena mencabut ketentuan tentang pendirian Badan Usaha Milik Negara yang komprehensif

Laporan reporter Tribunnews.com Chaerul Umam

Anggota Fraksi PKS dari DPRD TRBUNNEWS.COM-DPR RI JABARTA, PKS Mulyanto menyayangkan keputusan pemerintah mencabut ketentuan terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Minyak dan gas dalam Undang-Undang Komprehensif Hukum untuk Penciptaan Lapangan Kerja.

Pemerintah berpendapat bahwa definisi khusus BUMN yang kita maksud dari segi bentuk dan kewenangan itu tidak lengkap.

Mulyanto menilai pemerintah tampaknya tidak serius membentuk BUMN-K. Pendirian BUMN-K ini dikesampingkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengelolaan sektor hulu migas. – “Sebenarnya sudah waktunya merevitalisasi peraturan perundang-undangan di sektor hulu migas. Tidak perlu ada amandemen UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Apalagi. Tapi yang bisa saya lakukan adalah pemerintah belum siap,” Muyanyanto Demikian disampaikan dalam keterangannya, Selasa (15/9/2020). -Mulyanto mengenang, pendirian BUMN-K sangat mendesak.

Baca: Soal “UU Cipta Kerja Komprehensif”, Pemerintah Minta Tak Membebani Wewenang MUI Halal Tawa

karena selain kewenangan putusan MK, BUMNK harus ada guna penyelenggaraan urusan hulu migas nasional. Tanggung jawab dan fungsi manajemen.

Baca: DPC President “Comprehensive Law”, Pekerja CIS Sentuh Nasib Pekerja Kontrak

“Pemerintah harus hati-hati menyiapkan konsep sistemnya agar industri hulu migas bisa berkembang efektif untuk mencapai Kemakmuran rakyat yang besar. ”Kata Mulyanto. Pada rapat pembahasan DIM, Senin (14/9/2020), pemerintah mencabut Diklat Khusus BUMN dalam UU Cipta Kerja. Persyaratan. –Alasan Pasal-pasal ini memiliki signifikansi strategis tinggi dan memiliki pengaruh luas pada kegiatan hulu minyak dan gas. Sementara itu, pemerintah mengaku belum menyiapkan kata-kata bentuk dan fungsi BUMN khusus tersebut.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon