Arya Sinulingga: Pada saat yang sama, jabatan Wakil Menteri BUMN juga masuk dalam pengujian Mahkamah Konstitusi.

Laporan Tribunnews.com Reporter Reynas Abdila-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mencontohkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Kementerian Negara mempertanyakan pernyataan Wakil Menteri. dimana. -Menurut dia, Mahkamah Konstitusi menganggap wakil menteri merangkap sebagai perusahaan terbuka, bukan keputusan. Pertimbangkan untuk tidak mengambil posisi hukum, “kata Aria kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Baca: MK: Peraturan yang melarang menteri memperebutkan jabatan juga berlaku bagi wakil menteri

” Kami Ia bisa mengatakan bahwa masalah posisi bersaing sudah masuk dalam pengujian Mahkamah Konstitusi, jadi ini bukan keputusan. Karena sudah termasuk dalam review dan bukan putusan, maka bisa dikatakan belum mengikat.

Arya mengaku masih menunggu pembaruan. Mengenai perubahan kasus tingkat pertama Nomor 80 / PUU-XVII / 2019 tentang Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Kementerian Negara. – “Jadi kita masih menunggu. Kecuali putusan MK, itu hanya mengikat semua pihak, tapi karena sedang dipertimbangkan, itu bukan norma hukum baru. Lagipula kita tahu bahwa ini pada dasarnya hanya persuasi. Dahsyat “, jelasnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

“Karena presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh UUD 1945.” Oleh karena itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengatur bahwa tidak melanggar UUD 1945, dan Konstitusionalitas tidak dipertanyakan, ”kata Manahan melalui kanal YouTube MK RI saat persidangan di Istana MK, Kamis (27/8/2020) .- Namun, majelis hakim mempertimbangkan usul pemohon untuk tidak Fakta bahwa merangkap jabatan sebagai wakil menteri, anggota dewan negara, atau kepala badan usaha milik negara atau swasta dilarang.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon