Kementerian Perdagangan mewajibkan impor barang konsumsi melalui Permendag 68/2020

Laporan wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Produk Elektronik, dan Sepeda Roda Dua .

Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan yang mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020 adalah untuk mengekang impor barang konsumsi ke Indonesia.

“Sejak Mei hingga Juni 2020, impor barang konsumsi berupa kaleng, makanan dan minuman, alas kaki, produk elektronik, dll meningkat sebesar 50,64%. Bahkan, beberapa produk memiliki nilai pertumbuhan yang lebih tinggi, mencapai 70%. %, “Kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (Agus Suparmanto) dalam keterangan resminya, Minggu (30 Agustus 2020). -19

“Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan harus mengawasi impor komoditas tersebut.”

Dalam peraturan Kementerian Perdagangan, terdapat tiga jenis kelompok komoditas, dan tata niaga adalah: Tarif / item HS dapat paling banyak Kelasnya adalah HS 11.

Untuk alas kaki yang dikuasai oleh Kementerian Perdagangan dalam peraturan ini, tarif untuk sepatu bersol karet adalah HS 6404.11.10, 6404.11.20, 6404.11.90, 6404.19.00 dan 6404.20.00.- — Sedangkan produk elektronik yang dikendalikan adalah mesin pendingin ruangan dengan tarif / HS 8415.10. 10 dan 8415.10.90 .

Baca: Belanja online untuk membeli produk lokal, harga terjangkau dan keunggulan kualitas kompetitif impor

kemudian, sepeda roda dua dan roda tiga yang diatur tarifnya / HS 8712.00.10, 871 2.00.20, 8712.00.30 dan 8712.00.90 .

Saat ini, alas kaki dan produk elektronik tunduk pada pembatasan impor produk tertentu dalam Permendag 87/2015 dan Permendag 28/2020 Pemeriksa laporan (LS) dan mekanisme pemeriksaan dokumen impor wajib dilakukan setelah melewati daerah pabean (di belakang perbatasan).

Untuk produk sepeda, sistem perdagangan impornya belum pernah diawasi sebelumnya. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020, pedagang harus memiliki izin impor (PI) dan LS untuk memenuhi persyaratan impor produk tersebut. Mekanisme pengendalian yang ada saat ini juga sudah berubah, dan semula diterapkan di luar daerah pabean (border station). Pelaksanaannya Saya tambah Mendag di “Daerah Pabean (Perbatasan)”. Importir menyampaikan laporan pelaksanaan impor mereka.

“Tidak peduli laporan dibuat setiap bulan atau tidak, bisa dilakukan secara elektronik paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, melalui laman http: //inatrade.kemendag.go.id,” jelas Didi.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon