Keempat bank itu menjadi subjek laporan pengawasan intensif. Bagaimana Bank Jepang bereaksi terhadap ini?

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-OJK Komisaris Komite Wimboh Santoso berharap untuk menanggapi sinyal anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa saat ini ada empat bank dalam pengawasan ketat (BDPI). — Seperti yang disebutkan sebelumnya, berita tersebut disampaikan oleh anggota Komite XI DPR Andreas Eddy Susetyo pada rapat kerja dengan Administrasi Layanan Keuangan (OJK).

“Kita sekarang tahu bahwa ada empat BDPI, jika bank tidak termasuk dalam Perppu 1/2020, karena sebelum COVID-19 ini mungkin menjadi masalah,” katanya Selasa lalu (7/4).

Ketika Kontan.co.id dikonfirmasi, Wimboh hanya merespons secara singkat. Dia mengatakan pada hari Minggu (12/4): “Mohon konfirmasi dengan sumber dalam jajak pendapat.”

Untuk referensi, OJK melakukan COVID-19 tentang stabilitas kebijakan keuangan nasional dan sistem keuangan melalui Perppu 1/2020 Manajemen, baik dalam bentuk merger, merger, penyitaan, OJK dapat mengeluarkan pesanan merger, mengairi dan / atau mengkonversi ke LJK secara tertulis.

Aturan ini juga berlaku mutlak, karena bank yang ditunjuk untuk merger tidak dapat mengajukan banding. Baik secara pribadi maupun kelembagaan, OJK dapat dituntut secara sipil dan pidana. Kebijakan ini juga tidak dapat ditentang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sanksi pidana akan melengkapi ketentuan ini bagi mereka yang tidak mematuhi hukuman penjara minimal empat hingga 12 tahun dan denda maksimum hanya Rp10 miliar dan maksimum Rp300 miliar. Pada saat yang sama, jika sebuah perusahaan diperkosa, maka akan didenda setidaknya 1 triliun rupee.

Sampai peraturan ini dikeluarkan, intervensi dari United Bank of Japan dalam merger perbankan terbatas pada banding. Status BDPI, serta status bank yang diatur secara khusus (BDPK), dapat digunakan sebagai referensi bagi OJK untuk memberikan langkah-langkah pemantauan (termasuk persyaratan merger).

“Perppu ini adalah dasar dari kerangka hukum OJK, karena jika kita mengikuti pengaturan dalam kondisi normal, kita membutuhkan BDPI selama 12 bulan, maka BDPK selama 3 bulan. Dalam COVID-19,” Ini adalah harapan Perppu bahwa OJK dapat lebih preventif dalam melaksanakan operasi pengawasan, “Wimboh menjelaskan sebelumnya.

Namun, Wimboh tidak menentukan standar LJK mana yang dapat dipaksa untuk digabung. Bahkan dalam COVID-19, tidak ada Berikan instruksi yang jelas.

Baca: Gubernur Jawa Tengah sedang mempersiapkan kuburan para pahlawan untuk staf medis yang meninggal, ini adalah respons dokter

Baca: Gratis melalui WA 08122123123 atau situs web pln.co.id Minta tagihan listrik

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon