Hasil audit BPK menemukan bahwa dana LPEI tidak konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola

Reporter Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Hasil audit terbaru dari Kantor Audit Tertinggi Republik Indonesia (BPK-RI) menunjukkan bahwa distribusi dana oleh Pembiayaan Ekspor Lembaga Indonesia (LPEI) tidak sepenuhnya mematuhi peraturan dan prinsip tata kelola yang berlaku. ,Ini bagus. Kesimpulan akhir -BPK muncul dalam laporan hasil ujian LPEI dari 2017 hingga semester I-2019. -Dalam kesimpulannya, BPK mengumumkan bahwa LPEI belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penyediaan dan pengelolaan pembiayaan ekspor nasional.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan agar LPEI meningkatkan proses pembiayaan, definisi target pasar, dan mulai memantau dana dalam konteks berurusan dengan dana bermasalah.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada 31 Desember 2019, dilaporkan bahwa Dana buruk LPEI cukup tinggi. Seluruh sektor keuangan saya. Yang tertinggi di antara mereka adalah sektor perikanan dan kelautan, yang status MFN-nya akan mencapai 56,28% pada 2019. Industri pertambangan gas bumi menyumbang 28,5%. Ada juga beberapa logam dasar, industri baja, yang status MFN-nya 29,92%. Dan ada banyak sektor lain dengan level NPF antara 11% dan 19%.

Baca: Natasha Rizky (Natasha Rizky) di mata pandemi korona: dapat memainkan peran istri dan istri 24 jam sehari juga merupakan masalah ibu

kedua BPK dalam laporan Kesimpulannya juga menyebutkan bahwa kelompok “JD” memiliki perangkat, tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan riwayat keuangan kinerja, perkiraan yang wajar, dan kemampuan jaminan. -Baca: Kompetisi Retrofit Brio ke-3: Memperluas tema, Honda Pede menyambut 700 peserta

Untuk dana ini, BPK percaya bahwa tidak ada pemantauan yang optimal, dan sistem pengelolaan dana yang bermasalah belum diselesaikan untuk semua Implementasi debitur.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon