Pengamat: Pemerintah harus mendorong pengusaha di bidang perusahaan transportasi

Reporter Tribunnews.com reporter Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM- Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mendesak pemerintah untuk memberikan insentif atau dana stimulus kepada pengusaha angkutan umum dengan lembaga hukum setelah menerapkan larangan kembali. Djoko mengatakan dalam pidatonya, Senin (27/4/2020): “Jika banyak perusahaan angkutan umum gagal, perusahaan bus ini akan ditutup di masa depan, karena kerugiannya juga akan dimiliki oleh pemerintah. Transportasi umum harus diselamatkan. ”— Referensi ke data Kementerian Transportasi dari Kementerian Transportasi dari Administrasi Umum rute Transportasi Darat yang saat ini terdaftar di 346 perusahaan bus antar kota (AKAP), 56 perusahaan angkutan antar kota atau antar jemput (AJAP) dan 1.112 wisatawan Perusahaan bus.

Baca: Berita: Gading Serong terbakar dan katedral pemadam kebakaran mengelilingi gereja

Baca: Media Korea Utara melaporkan kegiatan ketika kesehatan Kim Jong-un memburuk

Karena jumlah bangunan terminal berkurang, kota-kota di Indonesia memiliki Jumlah perjalanan telah menurun, dan jumlah pelabuhan keluar telah turun 17,2% dari Februari hingga Maret 2020, dan jumlah kedatangan telah turun 22,04% .Joko menjelaskan bahwa operasi bus yang tercatat juga mengalami penurunan sebesar 246.785 kendaraan. 18,35%. Dia menjelaskan: “Sejak pengumuman popularitas Covid-19 di Indonesia, dampaknya adalah 2.428 pengemudi dan sopir bus wisata Asia, dan bus AKAP harus memberhentikan (mengakhiri) 3.900 orang.” Panduan dari Citilink ke AirAsia ( Penggantian tiket pesawat untuk 6 maskapai AirAsia

Baca: Ruckless Mudik of Ruck, penumpang yang bersembunyi di bus bagasi untuk foto viral, perlu membayar Rp450.000 untuk menghindari cek

“Terlebih lagi, bus macet, Djoko menambahkan:” Bus yang tidak berhenti sementara akan meningkatkan jumlah pengangguran. “

Kreditor kendaraan anggota Uganda Kewajiban pinjaman orang tersebut, kebijakan menunda pengumpulan pajak pemotongan (PPh21, PPh22 impor, PPh Pasal 25, dibebaskan dari pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya di wilayah ini). -Selain itu, pembebasan pajak secara langsung memberikan sumbangan kepada karyawan dan pengemudi perusahaan bus dari donasi BPJS (Kesehatan dan Pekerjaan), membebaskan tol kartu kuning transportasi umum, dan kewajiban membayar pendapatan publik bukan pajak (PNBP) untuk lisensi.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon