Larangan bus AKAP Jabodetabek telah ditunda karena tidak ada studi dampak ekonomi yang dilakukan

Laporan reporter Dama Bay Day Tribunnews.com-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Senin lalu, pemerintah provinsi DKI Jakarta secara resmi melarang bus antar kota antar kota (AKAP), bus kota antar provinsi (AJAP) dan Jabodetabek bis tur.

Kepala dinas perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengkonfirmasi siang ini bahwa penangguhan akan mulai berlaku dari WIB pada hari Senin, 30 Maret 2020.

Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran coronavirus Jabodetabek di daerah tersebut, dan sebaliknya.

Namun, tidak lama kemudian, pemerintah pusat membatalkan peraturan tersebut melalui Kementerian Transportasi Republik Indonesia.

Kemudian memutuskan untuk menunda larangan di bus.

Staf khusus Kementerian Komunikasi memotivasi Adita Irawati, termotivasi oleh kurangnya lembaga penelitian yang berdampak pada perekonomian. Adita mengatakan pada Senin (30 Maret 2020): “Sama seperti pemimpin Presiden Joko Widodo pada pertemuan terbatas pagi ini, larangan bus harus dipelajari terlebih dahulu.” )

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan mempelajari dampak ekonomi dari rencana tersebut sebelumnya.

“Studi ini juga akan melibatkan berbagai faktor termasuk Departemen Keuangan,” katanya. Diumumkan

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon