Presiden Jokowi sepakat untuk segera menentukan nilai ekonomi karbon

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan Siti Nurbaya (Siti Nurbaya) mengatakan bahwa ia telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) tentang penyesuaian pemerintah atas harga karbon (NEK) / harga karbon melalui kebijakan resmi. Bunga dalam nilai ekonomi. Kebijakan dalam peraturan NEK akan mendukung upaya bersama Indonesia dengan komunitas internasional untuk perubahan iklim. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo setuju untuk segera menyesuaikan nilai ekonomi karbon.

Baca: Menteri LHK: Perdagangan gas rumah kaca antara Indonesia dan Norwegia terus berlanjut – Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dan 2030 menjadi 29%, disetujui pada tahun 2015 di Indonesia Rasio ini meningkat setelah Perjanjian Paris pada tahun 1991. Dengan dukungan kerjasama internasional, Indonesia mencapai 29% pada tahun 2030 dan Paris mencapai 41%, termasuk sistem REDD + (mengurangi deforestasi dan degradasi emisi) .— Komitmen ini dicatat sebagai kontribusi Indonesia kepada dunia. Kontribusi determinasi nasional (NDC) .— Pembentukan kebijakan instrumen NEK akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencapai sasaran NDC Indonesia dan mendukung pembangunan rendah karbon.

“Di Latas, saya melaporkan kepada Presiden tentang pengembangan kerja sama Donesia-Norwegia dalam mengurangi emisi karbon, dan pentingnya peraturan pemerintah India. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya di Jakarta Said (7 Juni 2020) .

Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mendesak Indonesia untuk melanjutkan program pemulihan lingkungannya untuk mengurangi gelas gas rumah tangga, dan kemudian melakukan perlindungan gambut untuk mempercepat restorasi hutan dan lahan dan biologi. Konservasi keanekaragaman, yang telah menjadi bagian dari upaya perlindungan hutan dan restorasi habitat, harus benar-benar di jalan.Jika potensi ini dikombinasikan dengan dasar hukum Indonesia untuk menentukan NEK, ia dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih besar.

Serta karbon offset, pembayaran berbasis kinerja (RBP) dan pajak karbon untuk mencapai tujuan NDC (mitigasi dan adaptasi) yang terkait dengan pengelolaan nilai ekonomi karbon, dan untuk membangun metode kontrol dan pengawasan (MRV, SRN, sertifikasi) Jika Perpres disetujui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan akan dapat merumuskan roadmap ekonomi karbon jangka panjang.

Sebagai contoh, Menteri Siti menjelaskan bahwa saat ini, tutupan hutan kontinental Indonesia mencapai 94,1 juta hektar, dimana Sumatra Wilayah cakupan dominan adalah 13 juta hektar, Kalimantan memiliki 26,7 juta hektar, dan Papua memiliki 34 juta hektar.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon