Sri Mulyani menjawab pertanyaan bahwa anggota KSSK tidak dapat dihukum ketika berurusan dengan Covid-19

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab bahwa anggota Dewan Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak boleh dihukum ketika berurusan dengan dampak ekonomi dari virus korona atau Covid-19. Lulus rilis “Perppu 1” pada tahun 2020.

Tuduhan yang disebutkan adalah ketentuan Pasal 27, dan pada saat ini biasanya menjadi subjek tinjauan publik sampai seseorang akhirnya melakukan tinjauan substantif di Mahkamah Konstitusi .

Baca: Sri Mulyani menyebut kepanikan virus korona bulan lalu, dan likuiditasnya melebihi Rp 160 triliun- “Peninjauan kembali dilakukan oleh sebuah artikel tentang perlindungan hukum Pasal 27,” ia berbicara dengan Said dalam pertemuan virtual Biro Anggaran DPR Jakarta. Senin (4/5/2020). -Sri Mulyani menyebutkan bahwa isi artikel ini adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan / atau anggota KSSK dalam konteks penerapan kebijakan perpajakan nasional.

Termasuk kebijakan di bidang perpajakan, pengeluaran nasional, keuangan daerah, pembiayaan, stabilitas sistem keuangan dan rencana pemberdayaan ekonomi.

“Menyelamatkan ekonomi dari krisis adalah bagian dari semua biaya ekonomi. Ini bukan kerugian bagi negara. Itu tidak berarti bahwa jika negara tersebut menderita korupsi, kata Sri Muliani. -Baca : DPR RI akan sepenuhnya mendukung Corpu Perppu jika … Menurut mantan direktur utama Bank Dunia, isi artikel berarti bahwa jika surplus digunakan dalam anggaran nasional, itu tidak akan mengutuk setiap anggota KSSK .- “Ini tidak berarti Itu tidak dapat dikutuk, tetapi penafsiran Pasal 27, ayat 1, adalah bahwa jika pemerintah menerapkan pengeluaran atau kebijakan, dana pemerintah ditarik. Dia menyimpulkan: “Menjamin waktu atau bantuan sosial mengemudi pembelajaran dapat memiliki surplus, ini bukan kerugian bagi negara.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon