Sri Mulyani menyetujui pinjaman ke berbagai daerah untuk membantu memulihkan ekonomi dari pandemi

Reporter Tribunnews.com Yanuar Riezqi Yovanda-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa sebagai hasil dari penandatanganan perjanjian baru, negara telah menyediakan 10 triliun pinjaman pemulihan ekonomi nasional kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah. Perjanjian kerja sama pinjaman PEN antara pemerintah DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Senin (27/7/2020): “Jakarta dan Jawa Barat adalah pemerintah daerah pertama yang mendapat manfaat dari pinjaman daerah PEN.” Ia mengatakan bahwa perjanjian tersebut adalah Dukungan untuk Jalur Gaza. Kebutuhan pembiayaan yang diusulkan untuk berurusan dengan Covid-19 dan memulihkan kegiatan ekonomi di DKI adalah 12,5 triliun rupiah untuk DKI dan 4 triliun rupiah untuk Jawa Barat. -Baca: Sampai 22 Juli 2020, penyerapan anggaran Covid-19 yang baru adalah Rp 695 T 19% dari total-Dia terus memberikan DKI Jakarta pinjaman Rp 4,5 triliun pada 2020 dan Rp 8.000 pada 2021 100 juta dolar AS.

Anggaran akan digunakan untuk mendanai infrastruktur yang dibatasi oleh dana, terutama untuk layanan air minum, pengendalian banjir, pengelolaan limbah, transportasi, pariwisata dan olahraga.

Baca: Covid -19 Tingkat penyerapan anggaran rendah, PKS Sentil Jokowi: Presiden perlu melihat akar masalah-yang akan ditentukan. Pada saat yang sama, pemerintah provinsi Jawa Barat mengajukan 1,9 triliun rupee untuk 2020 dan 2,09 triliun rupee untuk 2021 Pinjaman rupee. Anggaran akan digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur sosial, infrastruktur logistik, MBR perumahan, pengembangan area khusus, dan infrastruktur lingkungan.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa PT SMI juga telah melakukan studi analisis ekonomi regional untuk sektor-sektor yang dipengaruhi secara negatif oleh Covid-19 dan dapat dipengaruhi oleh para pemimpin daerah untuk mengimplementasikan transformasi pertumbuhan ekonomi regional.

“Di Kementerian Keuangan, kami telah menggunakan instrumen keuangan nasional dalam hal perpajakan, yaitu pajak, tarif, dan PNBP.” Tidak hanya dalam hal perpajakan, pada kenyataannya, kami merancang pajak, bea cukai dan pajak konsumsi untuk mendorong perusahaan lean, Bertahan dan pulih. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon