Sebagai tulang punggung dana publik, mendesak pemerintah untuk melindungi IHT

Reporter Tribunnews.com Seno Tri Sulistiyono melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Produk Tembakau (IHT) merupakan salah satu departemen strategis nasional yang terus memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. -Salah satu kontribusi sektor ini berasal dari pajak cukai dan pajak produk rokok, yang menyetor ratusan miliar rupee di negara bagian itu setiap tahun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penerimaan negara dari pajak bea dan konsumsi meningkat 16,17%. Bentuk Produk Tembakau dan Barang Bekas Ilegal- Sesuai Perpres 54/2020, hingga akhir April 2020, angka ini akan mencapai Rp 57,66 miliar atau merupakan 24,65% dari APBN. 66 triliun dolar AS. Omset meningkat 16,17%. Menurut Perpres No. 54/2020, jumlah tersebut mencapai 24,65% dari target APBN. Menurut laporan di situs sekretariat, pekan lalu, kenaikan penerimaan pajak konsumsi disebabkan oleh kenaikan penerimaan pajak konsumsi dari produk tembakau sebesar 25,08%. Meski demikian, pemerintah tetap menyikapi secara sepihak keberadaan industri hasil tembakau (IHT).

Baca: Perusahaan Internasional Pakai Tembakau untuk Uji Vaksin Covid-19

Pasalnya, pemerintah sudah banyak merumuskan regulasi.Dari kenaikan cukai tahun 2019, kenaikan tajam cukai dan HJE hingga PMK 152/2019, rencana amandemen 2012 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun, yang merupakan penerapan Peraturan Daerah Daerah Bebas Rokok (KTR) yang tidak sesuai dengan PP 109, yang melarang pemajangan bungkus rokok oleh pemerintah daerah, dan masih banyak peraturan lainnya. Presiden Federasi Serikat Pekerja Tembakau, Makanan dan Minuman Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto mengatakan, kenaikan cukai dan harga eceran (HJE) merupakan rencana tahunan yang “ melumpuhkan ” THI. Peraturan ini berdampak pada penurunan produksi khususnya produksi industri sigaret kretek tangan (SKT), dan berdampak pada efisiensi kerja.

Merujuk pada data FSP RTMM-SPSI, dalam 10 tahun terakhir 63.000 pekerja rokok terpaksa kehilangan pekerjaan. Jumlah industri juga mengalami penurunan dari 4.700 perusahaan menjadi sekitar 700 pada tahun 2019. Sudarto mencontohkan, penyesuaian pajak konsumsi dan tarif HJE sesuai target pendapatan dalam APBN / APBN membuat industri sulit merencanakan produksi dan menentukan harga jual produk. Sudarto mengatakan di Jakarta, Jumat (29 Mei 2020): “Setiap tahun, kami selalu mendorong pertumbuhan yang moderat dan, sejauh mungkin, berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.” Sudarto juga mengkritisi pemerintah yang merevisi perlindungan material yang mengandung material. Rencana PP 109/2012. Produk Adiktif berupa Produk Tembakau Sehat dan Peraturan Daerah Kawasan Bebas Rokok (KTR) di luar ketentuan di atas yaitu PP109. Menurutnya, aturan yang ada semakin berlebihan dan menyebabkan operasi IHT menjadi tidak normal. Lihat regulasi PP 109/2012.

Meskipun hasil dari pemungutan pajak cukai dan pajak atas produk rokok telah sangat memajukan wilayah dan seluruh negeri.

“FSP RTMM-SPSI berharap semoga pemerintah juga memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama kehidupan layak pekerja.” Di saat yang sama, Pimpinan AS Osiasi Produsen Tembakau Indonesia (DPN APTI) Presiden Majelis Nasional Agus Parmuji (Agus Parmuji) khawatir wabah virus korona akan mematikan industri rokok rumah tangga, yang juga akan mengurangi penggunaan produk tembakau. Produk tembakau harus diperhatikan karena melibatkan 3 juta perokok dan memungkinkan sekitar 245.371.000 hektar lahan tembakau untuk bertahan hidup, ujarnya. Untuk melindungi nasib para produsen tembakau tersebut, keberadaan dan perlindungan produk tembakau nasional harus diperhatikan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon