Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi memberi wewenang kepada perusahaan untuk menunda pembayaran THR, dan para pekerja dengan tegas menolak

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Surat Edaran Menteri Sumber Daya Manusia (HE Menaker) Ida Fauziah tentang penyelenggaraan festival keagamaan 2020 oleh perusahaan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 2019 mendapat reaksi keras dari serikat pekerja. -Konten Menteri memungkinkan perusahaan untuk menunda dan mengganti upah hari raya pekerja dan karyawan (THR) jika mereka tidak mampu membayarnya karena pandemi Corona. Penolakan tersebut dilakukan oleh ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“KSPI percaya bahwa 100% dari remunerasi THR harus diberikan kepada pekerja yang berangkat kerja, pekerja yang diberhentikan sementara seperti Carena Covid 19, pekerja yang di-PHK akibat Covid-19, dan pekerja yang di-PHK. Masa, ”kata Iqbal, Presiden Direktur KSPI, dalam siaran persnya, Kamis (7 Mei 2020).

“Oleh karena itu, isi surat edaran Menaker harus ditolak dan majikan tetap harus membayar 100% dari biaya tersebut. Hal ini tidak memperbolehkan Anda untuk mencicil, menunda pembayaran dan membayar kurang dari 100% biaya,” ujarnya. Iqbal mengatakan pihaknya bisa dimaklumi, dengan pengecualian, dan beberapa industri juga terkena pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, ia mengecualikan perusahaan yang termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah, seperti Jasmine Hotel, restoran internasional non-lisensi, usaha kecil dan menengah, usaha ritel kecil dan menengah, dll., Yang harus membayar 100% dari THR sebagai ganti cicilan atau pembayaran yang ditangguhkan .

“Lebaran itu penting sekali, dan penuh kebahagiaan bagi rakyat Indonesia, termasuk rakyat Indonesia. Iqbal mengatakan ironi itu, departemen sumber daya manusia entah mencicil atau tertunda, atau nilainya lebih rendah 100%, yang ironis. THR).

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon