IPCN: Aturan tes cepat wajib telah menjadi beban bagi pengemudi transportasi

Reporter Tribunnews.com memberitakan bahwa Reynas Abdila

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua Asosiasi Pengusaha Angkutan Indonesia (IPCN) Beni Syarifudin mengungkapkan, perusahaan angkutan dan logistik kerap mendapat informasi tentang puasa mereka. Keluhan pengemudi angkutan yang wajib diuji. Virus Corona atau Covid-19.

Alasannya, rapid testing adalah biaya pribadi yang membebani perekonomian masyarakat.

Baca: Ekonom India Mengatakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Sulit Dalam 2-3 Tahun Ke Depan, “Senin (29/6/6, Dia Mengatakan:” Dari Banyuwangi Hingga Pengemudi barang dan personel logistik di Lombok atau Bali terpaksa menjalani rapid test Covid-19. 2020) .

“Setiap menyeberang dan pulang harus melakukan rapid test. Hasilnya tidak hanya berlaku selama 7 hari. Biaya setiap rapid test Covid-19 adalah 280.000 hingga 480.000 rupiah, itu sangat menyakitkan, “ujarnya.

Jika hasil Covid-1 dalam 7 hari, menurut dia, 9 quick test lolos, maka pengemudi, angkutan dan logistik harus kembali mengikuti quick test biaya yang diberlakukan.

“Di banyak daerah, kami juga menerima keluhan serupa, seperti Manado dan Medan,” imbuhnya.

Menurut Beni, situasi ini menjadi beban berat bagi para pengemudi ekspedisi yang mengandalkan nasib untuk mengangkut barang.

Dia berharap pemerintah dapat mementingkan pengangkutan dan pengangkutan. Pengemudi logistik untuk melakukan tes cepat ini secara gratis.

“Toh dengan pendistribusian barang dan logistik yang baik akan mendorong perkembangan ekonomi daerah dan membantu UKM di suatu daerah. Jika keadaan ini berhenti maka usaha kecil dan menengah yang memproduksi barang tidak akan lagi dapat berproduksi, yang otomatis akan Resesi yang berdampak pada perekonomian daerah dan menghambat penciptaan lapangan kerja. Beni mengatakan, pemerintah harus mendengarkan keinginan para pengemudi angkutan dan logistik yang mengeluhkan kewajiban tes cepat Covid-19 untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki lingkungan investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden Jokowi menandatangani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 (Inpres) tentang struktur ekosistem logistik nasional pada 16 Juni 2020. Bersamaan dengan itu, Zaldy Ilham Masita, ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), juga yakin bahwa pemerintah harus langsung ke lokasi untuk memeriksa kendala. Ia mengatakan: “Jangan sampai peraturan pemerintah yang baru gagal menangani daerah. Tantangan. “Distribusi logistik yang benar memang menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkuasa.

“ Tapi jangan sampai ini terjadi, aturan yang baik justru membantu implementasinya. Ini sering terjadi, “katanya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon