Bamsoet mengingatkan, pelaksanaan Pilkada yang serentak harus dibarengi dengan penerapan protokol sanitasi yang ketat

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan, dalam Pilkada yang digelar serentak pada 9 Desember 2020, pencegahan penyebaran virus Covid-19 tak hanya melibatkan 270 kegiatan Pilkada. Wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota). Namun di daerah dan kota lain, meskipun tidak mengikuti Pilkada kabupaten / kota, mereka mengikuti pemilihan gubernur / wakil gubernur Pilkada di 9 provinsi. Oleh karena itu, sebanyak 309 daerah dan kota harus diawasi.

“Berdasarkan penilaian kelompok kerja penanganan Covid-19 dari tanggal 6 hingga 13 September 2020, di antara 309 wilayah tersebut, 45 wilayah / kota terpapar.” Bamsoet mengatakan kemungkinan penyebaran COVID-19 yang tinggi 19 daerah beresiko, 152 daerah beresiko sedang, 72 daerah beresiko rendah, 26 daerah tidak ada kasus baru dan 14 daerah tidak terdampak Covid-19 “menjadi webinar KNPI DPP” Pandemi Keynote speaker “Pirkada Dilemma”. Covid-19 sebenarnya dari Ketua Kantor MPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/20).

Hadir pula dalam pertemuan itu Haris Pertama, ketua KNPI, komisaris KPU Viryan, ketua panitia. IDI Daeng Faqih dan Direktur Eksekutif Organisasi Pengamat Demokrasi Progresif Fauzan Irvan.

Ketua Partai Progresif Demokrasi 20 RI menilai penyelenggaraan pilkada serentak saat pandemi Covid-19 telah menjerumuskan Indonesia Dilema. Di satu sisi, menurut data per 22 September 2020, kasus positif Covid-19 sudah melebihi 250.000, dan angka kematian mendekati 10.000. Sejauh ini, ada 3 komisioner KPU (termasuk ketua KPU) dan pengurus umum KPU. Sebanyak 32 pegawai Sekretariat dinyatakan positif Covid-19. Juga dipastikan banyak pegawai KPU di tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang dinyatakan positif Covid-19. -Di sisi lain, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih juga harus dihormati. Hak memilih. Penundaan pilkada akan mengakibatkan pergantian kepala daerah yang sudah habis masa berlakunya. Pelaksanaan tugas terbatas pada pelaksanaan fungsi karena kebijakan strategis tidak bisa ditentukan. Pada saat terjadi pandemi, perlu dirumuskan kebijakan strategis, ”kata Bamsoet.

Juga memiliki reputasi global. Dari Februari 2020 hingga Agustus 2020, 56 negara dan wilayah telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan (pemilihan nasional dan lokal). Negara lain termasuk Iran, Taiwan, Togo, dan Slovakia akan mengadakan pemilihan pada Februari 2020. Pada Maret 2020, Amerika Serikat (Arizona, Florida, Illinois), Jerman, Prancis, Australia (Queensland), Polandia, Ukraina, dan Taiwan akan diadakan. Pada Agustus 2020, Mesir dan Uganda memulai pemilihan. , Belarusia, Australia (Tasmania dan Wilayah Utara), Amerika Serikat (Puerto Rico, Florida, Wyoming).

“Keputusan untuk melanjutkan pilkada serentak harus dibarengi dengan pelaksanaan penguatan protokol kesehatan. Selama masa Pilkada, calon senior dari Pilkada tidak mengerahkan massa. Calon harus mendidik para pendukungnya untuk memakai topeng dan menjaga jarak. Dan cuci tangan secara rutin untuk menjadikan Pilkada sebagai tempat memerangi penyebaran virus Covid-19. Ini tidak akan menjadikan Pilkada sebagai sumber virus Covid-19. Pada tanggal 19, “kata Bamsoet.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjelaskan bahwa meski pelaksanaan perjanjian kesehatan telah diperketat, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa potensi kendala dalam pelaksanaan pilkada pada saat pandemi. Misalnya, tingkat suara pemilih.

“Dengan masifnya penyebaran Covid-19 dan belum ada vaksin yang tersedia dalam waktu dekat, masyarakat tampaknya masih enggan melakukan kegiatan atau pemungutan suara di tempat-tempat umum. Selain itu, dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah, sudah mengeluarkan “Sekaligus tolak Pilkada 2020,” jelas Bamsoet. Di antara petahana yang sudah maju dalam proses menantang Pilkada,% menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, pandemi mempengaruhi penduduk. Dampak kehidupan ekonomi adalah meningkatnya risiko kebijakan moneter. Kondisi suhu tubuh, penundaan regulasi pengobatan dan berbagai pilihan kesehatan lainnya, ”kata Bamsoet.Ketua SOKSI mengungkapkan, dalam rapat kerja Panitia II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (21/9/20), disepakati Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 tanpa penundaan. . Namun, UU 6/2020 masih bisa ditunda. Terkait Pasal 201A ayat 3, jika pemungutan suara tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena bencana nasional pandemi Covid-19 belum usai, maka pemungutan suara serentak pada Desember 2020 akan ditunda dan ditunda. Bersamaan dengan itu di tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Pak Luhut Pandjaitan untuk memimpin upaya penertiban penyebaran Covid-19. Masih ada waktu sebelum Desember 2020, dan kami berharap virus Covid-19 bisa segera dihapus. Oleh karena itu, meski Pilkada 2020 berlangsung dalam waktu yang bersamaan, tidak akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon