Bertemu dengan Ketua MPR RI Menhan untuk membahas UU Jalan Raya Nasional dan HIP

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pimpinan MPR RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Kinlindra menilai Pancasila tidak perlu dipertanyakan. Pancasila bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk latihan. Tidak ada ruang bagi ideologi lain untuk menggantikan Pancasila. Ideologi transnasional seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, dan radikalisme atas nama agama tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang berjiwa gotong royong dan simpati. Prabowo juga mencontohkan bahwa tidak akan ada lagi perselisihan tentang hari lahir Pancasila di masa mendatang yang diciptakan oleh Presiden Jokovy sesuai dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2016. Keputusan Presiden tersebut telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena memimpin seluruh proses pembentukan Pancasila sejak 1 Juni 1945, kemudian berkembang dalam teks “Piagam Jakarta” pada 22 Juni 1945, hingga akhirnya tercapai mufakat pada 18 Agustus 1945, sebagai proses lahirnya Pancasila. Dasar negara kesatuan. -Sebagai prajurit yang menghormati Sapta Marga, sumpah prajurit dan kewajiban militer, kecintaan Pak Prabowo kepada Indonesia tidak diragukan lagi. Usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan, Baksoet mengatakan: Selasa (06/09/20).

Wakil Presiden MPR turut hadir dalam rapat tersebut . RI termasuk Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Bersamaan dengan itu, di antara tim pertahanan yang hadir adalah Penasihat Khusus Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal TNI Marsdya Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal Ida Bagus Purwalaksana, Sekretaris Pertahanan, Direktur Strategi Departemen Pertahanan Ida Bagus. Purwalaksana, Menteri Pertahanan, Panglima Tertinggi Kementerian Pertahanan, Panglima Strategi Kementerian Pertahanan, Jenderal Dajuntar Pedon, Jenderal Kementerian Pertahanan. Ditegaskan bahwa status hukum Ketetapan MPRS Nomor XXV / MPRS / 1966 masih berlaku. TAP MPRS yang ditandatangani oleh Jenderal AH Nasution sebagai ketua MPRS memuat pembubaran ICP, deklarasi organisasi yang melarang ICP di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan peraturan yang melarang kegiatan apapun yang ditujukan kepada ICP untuk memajukan atau mengembangkan Partai Komunis / Marxisme-Leninisme. Masalah ideologis sudah tidak diragukan lagi. Diperlukan sikap tegas, patriotisme dan jiwa nasionalis yang kuat untuk menutup pintu komunisme. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan Negara merupakan departemen teknis yang dirancang untuk Koperasi Warga Negara Indonesia (TNI) merupakan pengguna Tentara Nasional Indonesia dan merupakan bagian terpenting dari pertahanan, pemeliharaan dan perlindungan ideologi Pancasila, ”kata Bamsoet.

Direktur Badan Pertahanan Nasional FKPPI menjelaskan, pertemuan itu juga membahas Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Prabowo mengaku telah membentuk tim peneliti untuk mengkaji pasal-pasal yang terkandung dalam “UU HIP” kalimat demi kalimat. Ia mendukung UU HIP karena bertujuan untuk mempertahankan ideologi Pancasila serta memperkuat keberadaan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). RUU tersebut tidak hanya mensyaratkan UU HIP dicabut dalam TAP MPRS nomor XXV tahun 1966, tetapi juga harus mencantumkan sumber undang-undang yang menekankan perlindungan Pancasila dari bahaya dan praktik liberalisme / kapitalisme serta pemahaman agama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. – “Rencana kerja MPR RI 2019 juga dibahas. Prabowo berkeyakinan Indonesia harus melakukan perencanaan strategis di semua bidang termasuk pertahanan negara. Oleh karena itu, pembangunan MPR sangat penting. Kajian yang memperkenalkan prinsip-prinsip kebijakan negara akan menjadi pedoman bagi presiden dan pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Rencanakan, “kata Bamsoet.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon