Bamsoet: Bola ada di tangan pemerintah

TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah harus merespon Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim DPR paling lambat 20 Juli 2020. Ini (jawaban) sebenarnya tergantung dari dinamika yang ada di pemerintahan, dalam hal ini presiden berkomunikasi dengan pimpinan dari berbagai partai politik, terutama yang mendukung pemerintah. . Dalam banyak kasus, kami sepenuhnya terserah pemerintah untuk memutuskan, “kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (7 April 2020). Kemudian akan dikirim kembali ke DPR karena ada penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, atau DIM ( List of issues) mengganti semua materi dalam RUU yang ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat, dan hanya membatasi keberadaan dan tugas pokok serta fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), misalnya menurut berbagai sosial. Harapan para pihak bervariasi dari 60 pasal dalam lusinan pasal menjadi 16-17 pasal pada pasal 5-6, dengan judul dan isi yang berbeda. Saya baru saja mengajukan RUU baru dengan hak advokasi yang hanya menekankan pada penguatan PIPB Misalnya seperti usulan PBNU, agar tidak terjadi distorsi judulnya sederhana: RUU BPIP, ”kata Bamsoet.

Jika pemerintah sudah mengambil keputusan, lanjut Bamsoet, itu DPR. “Apakah kita akan segera membicarakan masalah ini dengan pemerintah atau menunggu pandemi Covid-19 mereda,” pungkas Bamsoet. (*)

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon