Bamsoet mengingatkan, pelaksanaan Pilkada yang serentak harus dibarengi dengan penerapan protokol sanitasi yang ketat

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan, dalam Pilkada yang digelar serentak pada 9 Desember 2020, pencegahan penyebaran virus Covid-19 tak hanya melibatkan 270 kegiatan Pilkada. Wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota). Namun di daerah dan kota lain, meskipun tidak mengikuti Pilkada kabupaten / kota, mereka mengikuti pemilihan gubernur / wakil gubernur Pilkada di 9 provinsi. Oleh karena itu, sebanyak 309 daerah dan kota harus diawasi.

“Menurut penilaian Kelompok Kerja Penanganan Covid-19 dari tanggal 6 hingga 13 September 2020, di antara 309 daerah ini, 45 daerah / kota terpapar.” Ada risiko penyebaran Covid-19 yang lebih tinggi. , Ada 152 daerah beresiko sedang, 72 daerah beresiko rendah, 26 daerah belum ada kasus baru ditambah, dan 14 daerah tidak terkena Covid-19 “, menjadi webinar KNPI DPP” Pandemi Keynote speaker “Dilema Pirkada di China”. Covid-19 sebenarnya dari Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/20).

Ketua KNPI Haris Pertama turut hadir dalam rapat tersebut. Komisioner KPU Viryan, Ketua Panitia IDI Daeng Faqih dan Ketua Pelaksana Kelompok Pemantau Demokrasi Progresif Fauzan Irvan.

Ketua DPP 20 RI meyakini Pilkada serentak saat pandemi Covid-19 akan menjerumuskan Indonesia. Di satu sisi, menurut data per 22 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 sudah melebihi 250.000, dan angka kematian mendekati 10.000. Sejauh ini, ada 3 komisioner KPU (termasuk ketua KPU) dan sekjen KPU. Sebanyak 32 pegawai Departemen dinyatakan positif Covid-19. Juga dipastikan banyak pegawai KPU di tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang dinyatakan positif Covid-19. -Di sisi lain, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih juga harus dihormati Penundaan pilkada akan berakibat pergantian kepala daerah yang sudah habis masa berlakunya. Pelaksanaan tugas terbatas dalam pelaksanaan fungsi karena ketidakmampuan untuk menentukan kebijakan strategis. Selama pandemi, perlu diambil kebijakan strategis, ”kata Bangsout.

FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Nasional, menjelaskan bahwa peralatan pilkada saat pandemi juga mendapat popularitas global. Dari Februari 2020 hingga Agustus 2020, 56 negara dan wilayah telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan (nasional dan lokal). Diantaranya, Iran, Taiwan, Togo, dan Slovakia akan menggelar pemilihan umum pada Februari 2020. Pada Maret 2020, Amerika Serikat (Arizona, Florida, Illinois), Jerman, Prancis, Australia (Queensland), Polandia, Ukraina, dan Taiwan. Pada Agustus 2020, terdapat Mesir, Uganda, Belarusia, Australia (Tasmania dan Northern Territory), dan Amerika Serikat (Puerto Rico, Florida, Wyoming).

“Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada sekaligus harus disertai langkah tegas dalam pelaksanaan perjanjian sanitasi; selama masa pemilihan calon senior pilkada tidak bisa mengerahkan massa; calon harus melakukan pilkada ) Menjadi tempat pengendalian penyebaran virus Covid-19 dengan cara mengendalikan supporter yang memakai virus Covid-19. 19 ”Bamsoet mengatakan:“ Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjelaskan bahwa meski pelaksanaan perjanjian kesehatan sudah ketat, tidak dapat dipungkiri bahwa, Jaga jarak masker dan cuci tangan secara teratur. ”Pelaksanaan pilkada selama pandemi masih menyisakan beberapa potensi masalah. Misalnya tingkat partisipasi pemilih.

“Dengan masifnya penyebaran Covid-19 dan belum ada vaksin yang tersedia dalam waktu dekat, masyarakat tampaknya masih enggan melakukan aktivitas di tempat umum atau ke TPS. Selain itu, dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah, sudah Ada penolakan untuk menggelar Pilkada 2020 secara bersamaan, ”jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Pemuda Pancasila menambahkan, saya khawatir 80% bos saat ini yang dipromosikan di kompetisi Pilkada menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi penduduk meningkatkan risiko kebijakan moneter. Bamsoet berkata: “Status suhu tubuh manusia, peraturan perawatan jarak jauh dan berbagai peraturan kesehatan lainnya.Ketua SOKSI mengungkapkan, pada Senin (21/9/20) rapat kerja antara Pansus II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, hasil penyidikan sepakat untuk melaksanakan kebijakan daerah tanpa penundaan.Pemilu akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. . Namun, UU 6/2020 masih memberikan peluang penundaan. Terkait Pasal 201A ayat 3, jika pemungutan suara serentak tidak dapat dilakukan karena bencana nasional pandemi Covid-19, maka pemungutan suara serentak pada Desember 2020 akan ditunda dan ditunda. Bersamaan dengan itu di tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Pak Luhut Pandjaitan untuk memimpin upaya penertiban penyebaran Covid-19. Masih ada waktu sebelum Desember 2020, dan kami berharap virus Covid-19 bisa segera dihapus. Oleh karena itu, meski Pilkada 2020 berlangsung dalam waktu yang bersamaan, tidak akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon