Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Contoh diambil dari berbagai gerakan sosial massa

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Demokrat Rakyat Indonesia, mengingatkan pemerintah akan pergerakan dua marinir Indonesia asal Maumere. Kedua belah pihak telah dengan tulus menyumbangkan gaji dan THR untuk membantu masyarakat miskin yang terkena pandemi Covid-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Tak hanya prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gajinya kepada Maumere untuk menutupi biaya perolehan alat kebersihan guna menghindari virus corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada juga prajurit TNI di Jawa Tengah yang bersiap membagikan sembako gratis dari gajinya kepada fakir miskin.

“Berbagai kampanye yang diciptakan atas ketulusan hati rakyat, ormas, dan parpol rakyat yang menyumbangkan 191 miliar rupiah kepada Partai Demokrat, seperti Partai Demokrat, harus menjadi contoh bagi kita untuk benar-benar membantu rakyat dengan uang kita sendiri” dan Pemerintah? Ia menambahkan: “Jumlah orang yang menarik dari APBN yang telah dianggarkan kembali mencapai 677,2 triliun rupee, tetapi ini tidak optimal, dan distribusinya tidak merata.”

Direkomendasikan oleh Wakil Ketua Bank Rakyat China. Pemerintah telah menunjukkan teladan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan di negeri yang besar ini, beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah, dan sumbangan BPJS yang dibatalkan oleh MA kembali dinaikkan oleh pemerintah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah harga BBM yang naik Artinya tetap pemerintah menguntungkan rakyat karena harga minyak mentah saya sangat rendah sehingga banyak negara telah menurunkan harga BBM hingga 50%.

Kebijakan kelistrikan bisa diturunkan hingga 50%, tetapi distribusinya tidak merata, sekalipun harga listrik kelompok lain Ini juga telah meningkat secara sepihak menjadi 300%, dan tidak ada tingkat sosialisasi khusus. 3% Dalam konteks ketidakpastian yang disebabkan oleh Covid 19 dan menyusutnya ekonomi massa, rencana tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dipimpin pemerintah.

Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pemulihan ekonomi UMKM yang dibongkar oleh pemerintah. Angka ini mencapai 70,1 triliun rupee.

Bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, bahkan memicu konflik baru di masyarakat. Seiring terputusnya distribusi pangan ke pedesaan, harga kebutuhan pokok di perkotaan juga mulai meningkat. Tarif pajak meningkat, dan utang meningkat menjadi Rs 6,316 triliun, yaitu sekitar 35% dari PDB. Pada saat yang sama, akibat pandemi Covid-19, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam di tengah kesulitan sosial.

Wakil Ketua MPR mengingatkan pemerintah akan Pasal 33 UUD NRI 1945.

“Pemerintah harus lebih peka, hati-hati, dan memperhatikan perluasan defisit APBN menjadi 6,34% (10.392 crore rupee). Apakah defisit yang sangat besar ini bertujuan untuk menggairahkan ekonomi massa? Kalau begitu, kenapa? : “Apakah pemerintah masih memiliki hati rakyat? Lalu apakah sumber penghasilan utamanya? Ketika orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat hidup, kualitas hidup mereka menurun, bahkan mereka menangis. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon