Pandangan tentang pengelolaan Pilkada dan COVID-19 disediakan oleh Bamsoet

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Kewarganegaraan “Internal dan BPS” dalam tugasnya memverifikasi dan memutakhirkan data pemilih serta melakukan pemeriksaan silang untuk memaksimalkan Minimalkan kesalahan data pemilu di antara penyelenggara pemilu. — Selain itu, DPR harus memperkuat koordinasi dengan DPR untuk menyempurnakan penyusunan daftar pemilih guna menjamin hak pilih warga Pilkada. Periksa SSB dan laporkan jika ada masalah yang ditemukan.

“Berita utama kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung oleh Bareskrim Polri Sabtu lalu (22/8). Selain mendapat banyak pujian dan apresiasi, Bareskrim Polri juga menimbulkan spekulasi masyarakat tentang siapa yang membuatnya.

Oleh karena itu, Bamsoet mengimbau Bareskrim Polri segera melaporkan pelaku atau tersangka pembakaran, agar tidak menimbulkan kerancuan dan prasangka negatif di masyarakat.Dia juga mengimbau Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan musyawarah dan unsur pidana pasca kebakaran Kejaksaan Agung, dan segera Melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut agar hasilnya dapat menjawab pertanyaan penonton. Saat ini provinsi pertama di Indonesia dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi, dan lima daerah / kota dengan jumlah kasus tertinggi di Jawa Barat (hingga 70%) mendukung DKI Jakarta. Seluruh daerah / kota yaitu Kabupaten Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Depok.

Bamsoet mendorong Pemprov DKI Jakarta dan daerah penyangga ibu kota untuk lebih meningkatkan dan meningkatkan kinerja dan kinerja Covid-19. Manajemen strategis agar wilayah penyangga DKI Jakarta bisa bersama-sama mengurangi jumlah kasus yang harus terjangkit COVID-19 masyarakat.

Masyarakat juga harus patuh pada regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten terutama terkait dengan penerapan tata cara sanitasi, seperti di DKI Jakarta DKI mengawasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020.

“Buku Perilaku Sosial Berskala Besar / PSBB yang Memaksimalkan Fungsi Restr memberikan sanksi bagi pelanggar, antara lain penghukuman dan sanksi, serta sanksi sosial dan denda. Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pemda pendukung ibu kota juga harus mampu menegakkan hukum, melakukan tindakan preventif dan meningkatkan jumlah uji polymerase chain reaction / PCR untuk mendeteksi COVID-19. -Lalu, atas jawaban lain atas regulasi terkait, Panitia Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 meresmikan konser musik di Pilkada yang menimbulkan kontroversi saat pandemi:

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon