Melalui FGD, Pimpinan MPR menggali perspektif akademis dan birokrasi dari kebijakan nasional

Fadel Muhammad, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, melakukan beberapa kegiatan, melalui focus group (FGD), ia menyerap tuntutan ulama dari berbagai perguruan tinggi dan pandangan birokrasi dari beberapa lembaga dan departemen pemerintahan, menyangkut wacana negara berpedoman pada kebijakan nasional. rencana pengembangan. Dalam berbagai pendapat dan perselisihan seputar kebijakan nasional, diperlukan pendapat dari para profesional tersebut. Fadell Muhammad mengatakan pada pembukaan diskusi panel tentang pedoman kepemimpinan nasional. Pada Senin (14/9/2020) pertemuan “Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Negara” digelar di Grand Ballroom Hotel Atria, Tangerang, Banten.

Menteri PPN / Bappenas Suharso Monoarfa (maya), Anggota MPR DPD Hasan Basri, Dekan FIA, Dekan FIA antara MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Bulawi Jaya , Dekan FIA, hadirin Universitas Indonesia Eko Prasojo (virtual), PKN STAN, UT dan Sekolah Tinggi Administrasi Nasional, Barpens, K emendagri, perwakilan Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Keuangan, dan sekitar 300 peserta menghadiri konferensi tersebut. Padahal, Fadel Muhammad mengatakan, sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama ada di Indonesia. Di era orde lama, ada Program Pembangunan Umum Nasional (PNSB). Di era orde baru, ada Pedoman Kebijakan Nasional (GBHN). Selanjutnya, era reformasi dimulai, dan GBHN menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada masa reformasi inilah politik nasional seperti GBHN menjadi isu nasional yang menjadi perdebatan masyarakat Indonesia. Ada yang menganggap eksistensi politik nasional itu sangat penting, tapi ada pula yang menganggapnya tidak perlu. MPR sendiri menanggapi hal tersebut. Sejak MPR 2014-2019, masalah ini telah dikaji secara mendalam.

“MPR kini memiliki tugas untuk terus mengemban misi mulia ini dari tahun 2019 hingga 2024. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih baik dapat diambil ke depan untuk memperdalam tidak hanya perwujudan di dalam MPR tetapi juga elemen masyarakat lainnya, seperti Ulama, konstitusionalis, tokoh masyarakat. Karena itu, MPR sering menyerap ambisi rakyat, ”terangnya. Ia mengatakan, sistem pembangunan nasional harus berkembang ke arah yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi dari pusat ke berbagai daerah, karena di NKRI semuanya harus berkeadilan; pembangunan harus merata tanpa terkecuali. Namun, meski berkeinginan kuat untuk memiliki sistem yang baik, lanjut Fadell, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk proses yang sulit. Ada mekanisme kepatuhan yang ketat, salah satunya dengan mengubah konstitusi.

Fadel menambahkan, hal lainnya adalah kandungan materinya. Penataan peralatan harus dilakukan secara lebih sederhana agar dapat memudahkan pelaksanaan di lapangan, terutama oleh pengelola wilayah. Selain itu, materi terkait kebijakan nasional harus lebih difokuskan pada bidang yang paling dibutuhkan oleh penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Fadel Muhammad berharap pandangan dan pendapat peserta FGD terkait dengan isu yang berbeda tersebut. “Harapan kami semoga semua bisa berkontribusi untuk harapan kami. Semua gagasan dari diskusi panel ini akan kami kumpulkan dan kami pimpin kepada MPR untuk membantu mereka merumuskan kebijakan nasional. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta FGD, baik praktis maupun Mereka semua sangat antusias dengan diskusi selama pandemi, “katanya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon