Bamsoet: Dibutuhkan desain pembangunan komprehensif yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menekankan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi skala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Mengingat dana khusus untuk kemandirian yang telah dikeluarkan selama hampir 20 tahun sebesar 92,24 triliun rupiah, belum dapat mengatasi berbagai persoalan yang muncul di Papua. — “Perlu juga desain yang besar agar ke depannya bisa lebih tepat mengatur penggunaan dana Otsus. Selain itu, dengan desain yang besar, Bappenas akan bertindak sebagai koordinator Kepala Dinas Pembangunan Negara Papua. Organisasi bisa memiliki model yang sama, Tidak lagi beroperasi secara mandiri dan menyederhanakan regulasi sehingga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota di Papua tidak lagi tumpang tindih, ”kata Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi pimpinan MPR RI dengan Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, sebenarnya Diatas adalah sanggar Presiden MPR RI Jakat A. Selasa (22/9/20) -Para Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, Ke (MPR RI dari Papua), Sekretaris MPR RI Papua Filep Wamahma, dan MPR dari warga India asal Papua, antara lain Robert Kardinal, Sulaeman Hamzah dan Rico Sia.

Ketua ke-20 Republik Demokratik Rakyat RI mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang melakukan amandemen terbatas atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Perubahan ini tidak dimaksudkan untuk mencabut status pemerintahan sendiri khusus (otsus) Papua, tetapi untuk memperluas alokasi dana swadaya khusus Papua. Menurut Pasal 34 ayat 3 huruf C angka 6 berlaku selama 20 tahun (2001) Sampai 2021).

“Seperti yang dikatakan oleh penanggung jawab Papua Nass, pendanaan untuk Papua Dajin akan berakhir pada tahun 2021. Agar masyarakat Papua dapat terus menerima dana dari Dajin setelah tahun 2021, pasal 34 perlu direvisi. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Dana Swadaya Masyarakat Papua secepatnya, dimana 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU nasional.Selain revisi Pasal 34, perlu juga mempertimbangkan revisi Pasal 76 dan Pasal 77. Bansout menjelaskan, Pemisahan Papua menjadi lima wilayah bisa berjalan lancar. ”Kementerian Pertahanan Nasional FKPPI menjelaskan, selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa sumber daya mineral, Papua juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Pariwisata, perikanan dan pertanian. Jika dikembangkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dalam waktu dekat, Presiden Yoko Widodo akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan. Di bawah Perpanjangan Inpres 9/2017, pelayanan kesejahteraan Papua telah dikembangkan. Bansout menyimpulkan: “Papua Nugini yang merupakan milik Papua bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Papua. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon