Bamsoet: DPD RI harus menyeimbangkan tanggung jawab DPR dan pemerintah

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menilai DPD RI harus berperan aktif tidak hanya di bidang legislatif tetapi juga dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Dapat melayani kepentingan terbaik rakyat. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada keputusan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memiliki otoritas yang merdeka, ”kata Bamsoet, konsultan yang menggagas Obras (Senator Chat) di acara ulang tahun ke-16 DPD RI, di Jakarta, Kamis (1/10). /20).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah La Nylala Mattaliti, Presiden DPD RI, Puan Maharani, Ketua MPR, dan Nono Sampono, Wakil Presiden Republik Indonesia Bersama Sultan Bachtiar Najamudin, Panitia Pertama DPD RI Fachrul Razi (Fachrul Razi), Ketua Panitia II DPD RI dan Ketua Panitia Dies Natalis ke-16 DPD RI Yorrys Raweyai .

Presiden DPR RI ke-20 telah meningkatkan ragam perbedaan dan keragaman kebangsaan DPD RI yang meliputi wilayah, kependudukan, budaya, agama, dan nilai sejarah, yang dapat dihentikan dan dirumuskan dalam kebijakan nasional, oleh karena itu sangat penting dalam jangka panjang. Dalam konteks “eksistensi” (menjadi proses), keberadaan DPD dianggap proporsional, bukan sebagai standar atau bentuk yang pasti. Bamsoet menjelaskan pengawasan harus dilihat sebagai perjuangan jangka panjang, berkesinambungan, rajin dan sabar. Mereka yakin sepenuhnya bahwa keberadaan OPD yang kuat itu perlu. Padahal, negara kita tercinta Indonesia bukanlah ancaman bagi masa depan yang tak terelakkan. Rencananya akan dibagi menjadi lima wilayah. DPD harus dilibatkan agar bisa memekarkan daerah mana pun. Upaya dapat membawa kesejahteraan penduduk. “Ini tidak akan menjadi panggung untuk memberikan posisi kepada beberapa elit,” Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon