Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh berbagai pejabat yang bertanggung jawab untuk menerapkan Kode di berbagai lembaga negara dan organisasi profesi tidak lagi diadili oleh pengadilan biasa. Anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etika.

“Dasar pembentukan MK dapat mengacu pada Ketetapan MPR VI / MPR / 2001 yang berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu harus pada bulan Oktober atau November 2020, MPR RI dan peradilan Panitia (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kebangsaan dan Kehidupan Berbangsa “, kata Bamsoet usai menerima Presiden Kentucky Jaja Ahmad Jayus, DKPP Muhammad dan anggota DPD RI Kantor Kepresidenan Jimly Asshiddiqie. MPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/11) – Mantan presiden DPR RI dalam Sidang Umum tahun 1996 merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “infrastruktur etis untuk jabatan publik”, yang meliputi kode etik dan lembaga penegak hukum. Di bidang Kode Etik, Indonesia telah melatih berbagai lembaga penegak etika, seperti KY, DKPP, Badan Kehormatan Badan (BKD) DPD RI DPR RI, atau Komisi Etik / Badan Pengawas KPK RI.

Setiap organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik, seperti Majelis Kehormatan Persatuan Pengacara Indonesia (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Pers. “Kode Etik” yang disidangkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Mahkamah Agung, mengajukan banding atau mencari keadilan yudisial. Moralitas dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Bansout menyatakan: “Dalam hal moralitas, dia benar-benar bersalah.” – Kepala Kementerian Pertahanan Nasional dan Kepala Tentara Nasional menambahkan dalam Pakta Etika Nasional kedua bahwa selain memperkenalkan Menteri Negara untuk menjalankan kekuasaan dan melakukan reformasi birokrasi, Negara tersebut juga memperkenalkan para pemimpin dari berbagai kode etik. Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Panitia Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik Parlemen Indonesia, dan perintah polisi, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. – “Dengan adanya konvensi ini, kami berharap dapat melahirkan berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan moral court. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan biasa karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan persoalan moral. Indonesia bisa menjadi negara pionir yang menerapkan moralitas secara etis secara transparan di dalam negara dan kehidupannya, serta mencatat sejarah baru di dunia. ”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon