Bamsoet, Pilkada 2020: ASN Harus Tetap Netral!

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengingatkan bahwa sistem kepegawaian nasional yang berjumlah 4,2 juta orang selalu berkeras menjaga kehormatan profesional yang netral dalam Pilkada 2020. Wilayah (9 provinsi, 224 wilayah). , Dan 37 kota). –Meski dari segi hukum, kenetralan ASN diatur dalam UU No. 5/2014 terkait ASN dan UU No. 30/2014 terkait Administrasi Publik dan PP. Keputusan No. 37/2004 yang melarang PNS berpartisipasi dalam partai politik dan PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS yang melarang asosiasi PNS terlibat dalam politik. Namun, masih ada kasus ASN yang ikut serta dalam kegiatan politik.

“Dalam desain negara demokrasi, kenetralan ASN merupakan salah satu syarat mutlak untuk pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, ASN merupakan PNS yang tanggung jawab utamanya dicanangkan Bamsoet dalam kampanye virtual Kampanye Netralitas Nasional ASN di kantor ketua Sidang Umum, Artinya, netralitas ASN sangat erat kaitannya dengan kepentingan dan penghidupan banyak orang.Panitia Pertimbangan Rakyat Jakarta, Rabu (26/7/20), sebenarnya diketuai oleh Profesor Agus Pramusinto, Ketua Dewan Perangkat Sipil Nasional (KASN), dan Tasdik, Wakil Presiden KASN Kinanto, Komisioner KASN, Ph.D. Arie Budiman, Presiden Bawaslu Abhan, dan Teguh Widjinarko, Vice President of Equipment Human Resources Agency Departemen Otorisasi Peralatan dan Reformasi Birokrasi, telah mengumumkan bahwa sedikitnya 991 ASN akan diselesaikan dengan melanggar netralitas ASN. Di saat yang sama, BAWASLU mencontohkan , Sebelum Pilkada dan 2020, ada tanda-tanda 427 kasus non-netralitas ASN. KASN juga mencontohkan bahwa antara Januari hingga Juni 2020, 27% dari 369 kasus pelanggaran netralitas ASN melalui jejaring sosial. – “Ketidaknetralan ASN tidak hanya berdampak pada optimalisasi tugas pelayanan publik, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Diantaranya, ASN terbagi menjadi dua polaritas kepentingan politik aktual, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan konflik antar ASN, sehingga mengganggu layanan publik. Bamsoet mengatakan bahwa bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik ASN yang sebenarnya juga dapat menyebabkan korupsi, dan ASN menggunakan fasilitas nasional untuk memberikan dukungan politik. Ada peserta p yang didukung oleh ASN non-netral. Pada rapat Pilkada tahun 2018, kami melihat rekomendasi sanksi KASN kepada pejabat daerah hanya dipatuhi sebesar 15%. -Di sisi lain, pemikiran birokrasi belum sepenuhnya mencerminkan semangat reformasi birokrasi, dan profesionalisme untuk kepentingan umum harus diutamakan. Tidak cocok untuk atasan atau politisi lokal.

“Situasi ini biasanya terkait dengan ambisi berusaha mendapatkan posisi tertentu dengan imbalan dukungan politik untuk calon kepala daerah. Tindakan ilegal ini tidak hanya melanggar netralitas ASN, tetapi dapat menjadi bentuk. Menentang perilaku menindas ASN terkenal dan profesional lainnya, tetapi karena ASN tersebut tetap netral, ASN tersebut harus dihilangkan,

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon