Bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, alumni PMII mendukung BPIP yang diatur secara hukum

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memuji pandangan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menegaskan bahwa IAEA harus mengatur pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Meski BPIP memiliki landasan hukum yang kokoh, BPIP sepertinya tidak sepenuhnya dimiliki oleh instansi pemerintah. Penekanan Pancasila dalam mempromosikan ideologi nasional. Oleh karena itu, sistem teknis yang mengatur, bukan ideologi Pancasila sebagai negara. Pengurus IKA PMII yang hadir dalam rapat tersebut antara lain General Manager Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Panitia Penasehat KH Masyhuri Malik, Dewan Kehormatan Organisasi Nur Syam, Wakil Ketua Syaifullah Tamliha, Kepala Bendahara Sudarto, Bendahara Nur Nadlifah dan Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah.- — Mantan Ketua Umum RI ini menilai pembahasan RUU Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak akan kontraproduktif, dan pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan HIP. RUU tersebut harus segera mengambil langkah akhir hingga DPR dibekukan pada 17 Juli 2020.

“Kita tunggu dulu. Semoga debat ini segera berakhir. Semoga perubahan RUU BPIP yang baru secara keseluruhan sesuai dengan keinginan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu tidak ada ruang untuk mendistorsi dan menjadi kesatuan sosial. Ini materi baru yang konstruktif. RUU pembenahan BPIP yang diajukan oleh PBNU disingkat RUU BPIP, ”kata Bamsoet.

FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Nasional, menilai bola kini ada di tangan pemerintah. “Awalnya masyarakat sangat antusias untuk memperkuat BPIP.” Ideologi Pancasila akan kembali disambut di negaranya. Dalam kurun waktu yang lama, negara ini kerap terabaikan dan terjerumus ke dalam rawa ideologi kapitalis dan liberal.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon