Keinginan Aisyiyah diserap HNW

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Hidayat Nur Wahid bertemu dengan pimpinan Aisyiyah di Jakarta Pusat dan menggelar “Wish Menyerap ”aktivitas. Acara tersebut digelar hampir pada Rabu (14/10). Kali ini Hidayat menerima banyak keinginan dari ibunya. Salah satunya melibatkan menyetujui undang-undang hak cipta.

Salah satu Pimpinan Daerah Aisyiyah, Jakarta Pusat. Syamsidar Siregar mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden MPR atas sikapnya yang dengan tegas menolak penerapan UU Ciptaker. Syamsidar Siregar menilai sikap ini patut diapresiasi karena UU Ciptaker dinilai sebagai produk legislasi yang bermasalah dan mengganggu sosial. Syamsidar mengatakan di Internet: “Kami berterima kasih kepada FPKS karena menolak RUU Ciptaker yang komprehensif dari DPP.” Muhmmadiyah, seperti pelajar dan pekerja, terpengaruh oleh protes damai. Ia juga berharap tidak ada lagi perilaku kekerasan saat menyampaikan tuntutan melalui protes terhadap “Undang-Undang Hak Sipil”, dan menyerukan penyelidikan penuh terhadap para pelaku kekerasan. , Hidayat Nur Wahid mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini, Hidayat meminta kepada Tuhan untuk berdoa agar dapat memikul tanggung jawabnya. Dalam hal ini, individu berpenghasilan tinggi juga sepakat untuk mewujudkan keinginan warga, terutama untuk terus aktif melindungi “UU Hak Sipil”. . . Selain isi draf aslinya, terdapat banyak pula muatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misalnya ketentuan Pasal 170 atau ketentuan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, meski sebagian bisa dikoreksi, RUU tersebut masih banyak bermasalah. -Termasuk ketidakpastian hukum, karena banyaknya klausul membuat peraturan sepenuhnya mematuhi aturan sekunder, seperti peraturan pemerintah (PP), yang berujung pada masalah struktur hierarki. Sejauh ini, aturannya belum jelas. Oleh karena itu, tujuan semula penyederhanaan aturan hukum menjadi rumit, daripada menghadirkan kesederhanaan aturan hukum. Belum lagi, orang-orang kaya terus mengatakan bahwa orang-orang khawatir banyak peraturan yang ditetapkan dengan cara di bawah standar. Masyarakat menginginkan atau mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Proses persetujuan yang belum sesuai dengan aturan DPR, sehingga juga menimbulkan tanda tanya besar, karena di tingkat pertama yang tidak disetujui juga membaca draf final yang disetujui dan ditandatangani di setiap kertas. Menyetujui RUU tersebut pada tingkat kedua atau rapat pleno. Individu dengan kekayaan bersih tinggi juga mengalami masalah lain, seperti rapat pleno yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020, dan kemudian ditunda hingga 5 Oktober 2020. Kemudian, setelah rapat paripurna disetujui, halaman terakhir RUU diubah dari 905 halaman menjadi 812 halaman, ditambah kalimat baru dan ketentuan hukum.

“Oleh karena itu wajar jika undang-undang yang kontroversial ini terus menerus dikritik. Bahkan, karena banyaknya isu dan bantahan publik, Presiden Yokowi meminta terbitnya Perppu untuk mencabut UU Siprus. Mengatakan: “Nahdlatul Ulama, Konferensi Islam Ketujuh dan Serikat Buruh di Republik Demokratik. Selain itu, orang-orang kaya juga setuju dengan keinginan mereka untuk menyelidiki RUU kekerasan yang terjadi selama protes terhadap Ciptaker. Berbagai perilaku yang diderita tenaga medis, serta penangkapan sejumlah aktivis dikritik, dikoreksi, dan diulangi. “Penyidikan terhadap mereka yang melakukan tindakan anarki dengan melempar batu dan membakar fasilitas umum harus dilakukan secara tegas dan tuntas,” katanya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon