Kekayaan bersih tinggi meminta presiden mendengarkan penolakan RUU Ciptaker oleh kepala daerah

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Massachusetts Joko Widodo (Joko Widodo) mendengarkan penolakan UU Hak Sipil oleh banyak kalangan. Terutama para pemimpin daerah yang mengejar keinginan warganya.

Hidayat mengenang bahwa walaupun Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal, namun status daerah sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945).

”ujarnya dalam siaran pers Mengatakan: “Pasal 18 (2) menjamin asas otonomi daerah, dan Pasal 18 ayat (4) memberikan otonomi sebesar-besarnya. Sabtu (10/10) di Jakarta.

Oleh karena itu, individu-individu berpenghasilan tinggi menegaskan bahwa suara daerah harus didengarkan agar pemerintah tidak kembali kepada sentralisme seperti yang terjadi di era orde baru. Ia mencontohkan, yang harus dihadapkan pada gelombang demi gelombang adalah para pemimpin daerah yang menolak UU Ciptaker karena dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mereka secara alami mengungkapkan klaim ini. – “Saya berterima kasih kepada para pemimpin daerah yang menyampaikan dan menyampaikan keinginan rakyat yang dipimpinnya. Para pemimpin daerah yang bertemu dengan pengunjuk rasa dan mengutarakan ambisinya adalah teladan pemimpin yang baik. Saya berharap dapat menyampaikan keinginan mereka,” Dia berkata. Menurut catatan, ada beberapa pimpinan daerah yang menyampaikan keinginannya dengan sangat baik, bahkan ada yang dengan tegas menolak UU HAM. Pimpinan daerah memahami Walikota DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sul Sultan Hamengkubuwono X Gubernur, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Selain itu, banyak bupati atau wali kota juga menyampaikan keinginan serupa. Orang-orang kaya mengatakan, penolakan terhadap pimpinan daerah oleh partai politik menunjukkan bahwa “RUU Hak Sipil” telah ditentang oleh berbagai kalangan, tidak hanya dua fraksi di parlemen Indonesia. Ia mengatakan: “Para pemimpin daerah berasal dari fraksi politik yang berbeda. Yang mereka ungkapkan murni suara daerah dan rakyat pimpinannya.” Ia memerintahkan semua gubernur untuk mendukung RUU Siputak. Dia berkata: “Presiden harus terlebih dahulu mendengarkan dan mempertimbangkan dengan hati-hati keinginan masyarakat di daerah.” — Orang-orang kaya meminta Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan bersiap menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perppu) sebagai pengganti undang-undang untuk menghilangkan kebutuhan untuk menyetujui Ciptaker Kebisingan dan rasa sakit yang disebabkan oleh tagihan.

“Sudah saatnya Presiden Jokovy menunjukkan kepemimpinan dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan wilayah semua negara, serta menjamin keberlangsungan sistem otonomi daerah yang disepakati bersama sejak reformasi,” pungkasnya. (*)

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon