Bamsoet mengingatkan, pelaksanaan Pilkada serentak harus diiringi dengan penerapan protokol sanitasi yang ketat

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dalam pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 tidak hanya melibatkan 270 kabupaten (9 provinsi) tempat Pilkada digelar. , 224 wilayah dan 37 kota). Namun di daerah dan kota lain, meski tidak mengikuti negara bagian / kota Pirkada, mereka ikut dalam pemilihan gubernur / wakil gubernur negara bagian Pirkada di 9 provinsi. Oleh karena itu, sebanyak 309 kabupaten dan kota harus diawasi.

“Menurut penilaian Kelompok Kerja Penanganan Covid-19 dari tanggal 6 hingga 13 September 2020, di antara 309 kabupaten ini, 45 kabupaten / kota memiliki tingkat penularan Covid-19 berisiko tinggi dan 152 berisiko sedang Daerah, 72 daerah berisiko rendah, 26 daerah yang belum ada kasus baru, dan 14 daerah tidak terkena Covid-19, ”kata Bamsoet, webinar DPP KNPI, tentang dilema Pilkada dalam pandemi tersebut. Covid-19 sebenarnya dari Ketua Kantor MPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/20) -KetuaKNPI Haris Pertama, Komisioner KPU Viryan, Ketua Umum IDI Dan Faki (Daeng) Faqih) dan Fauzan Irvan, direktur eksekutif dari Progressive Democracy Observatory.

Ketua Partai Progresif Demokratik RI ke-20 ini menilai Pilkada serentak saat pandemi Covid-19 akan menempatkan Indonesia dalam situasi sulit. Di satu sisi, menurut data hingga 22 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 telah melebihi 250.000, dan angka kematian mendekati 10.000. Sejauh ini, sebanyak 3 komisioner KPU (termasuk Ketua KPU) dan 32 pegawai Sekretariat Jenderal KPU telah melakukan uji Covid-19. Dipastikan juga banyak pegawai KPU di tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang dinyatakan positif Covid-19. -Di sisi lain, hak warga untuk memilih dan dipilih juga harus dihormati. Penundaan pilkada akan mengakibatkan pergantian kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Pelaksanaan tugas, karena tidak mungkin untuk menentukan kebijakan strategis, dibatasi dalam pelaksanaan fungsi. Selama pandemi, kebijakan strategis perlu diadopsi. Dari Februari 2020 hingga Agustus 2020, 56 negara dan wilayah telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan nasional dan lokal. Diantaranya, Iran, Taiwan, Togo, dan Slovakia akan menggelar pemilu pada Februari 2020. Pada Maret 2020, Amerika Serikat (Arizona, Florida, Illinois), Jerman, Prancis, Australia (Queensland), Polandia, Ukraina, dan Taiwan. Pada Agustus 2020, terdapat Mesir, Uganda, Belarusia, Australia (Tasmania dan Northern Territory), dan Amerika Serikat (Puerto Rico, Florida, Wyoming). Memperkuat implementasi kesepakatan kesehatan: Selama masa pemilihan, calon senior di Pilkada tidak bisa memobilisasi massa; calon harus mendidik para pendukungnya untuk melakukan Pilkada, menjadikan Pilkada medan pertempuran melawan penyebaran virus Covid-19. 19 Bamsoet mengatakan:

Wakil Presiden Federasi Industri dan Perdagangan Indonesia menjelaskan bahwa meski Pilkada tidak menjaga jarak masker dan mencuci tangan secara rutin, hal ini tidak menjadikan Pilkada sebagai sumber penularan virus Covid-19. Pelaksanaan kesepakatan kesehatan telah diperketat, dan tidak dapat dipungkiri pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi masih menyisakan beberapa potensi kendala. Karena banyaknya penularan Covid-19 dan belum ada vaksin yang tersedia dalam waktu dekat, nampaknya masyarakat masih enggan melakukan aktivitas di tempat umum atau pergi ke TPS. Selain itu, dua ormas terbesar NU dan Muhammadiyah sama-sama menyuarakan penentangannya terhadap Pilkada serentak 2020. Bamsoet menjelaskan, kemajuan dalam kompetisi Pilkada menggunakan berbagai program bansos sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat meningkatkan risiko kebijakan moneter. – “Secara teknis, Kuomintang harus meyakinkan masyarakat bahwa setiap tata cara pemungutan suara TPS sudah ada kesepakatan kesehatan. Seperti penyediaan fasilitas MCK, pemeriksaan status suhu, regulasi remote control dan berbagai protokol kesehatan lainnya, ”kata Bamsoet.Ketua SOKSI mengungkapkan, dalam rapat kerja antara Panitia II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Senin (21/9/20), disepakati untuk tidak menunda pelaksanaan simultan hasil rapat daerah. Pemilihan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Namun UU 6/2020 masih bisa diperpanjang. Terkait Pasal 201A ayat 3, jika pemungutan suara serentak tidak memungkinkan karena bencana nasional pandemi Covid-19, pemungutan suara serentak pada Desember 2020 akan ditunda dan ditunda. Sementara itu, pada 2020, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Pak Luhut Pandjaitan untuk memimpin upaya penertiban penyebaran Covid-19. Masih ada waktu sebelum Desember 2020, dan kami berharap virus Covid-19 bisa segera dihapus. Dengan cara ini, meskipun Pilkada 2020 berlangsung pada waktu yang sama, tidak akan menjadi sebuah cluster. Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon