Kartu pra-kerja wakil presiden MPR yang bermasalah: terapkan rekomendasi KPK

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. Partai Rakyat Korea juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, Partai Rakyat juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. -Menghadapi kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan selama ini banyak pihak yang menduga masih banyak masalah dengan kartu kerja, salah arah, dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan bahwa klaim ini dikukuhkan oleh usulan BJP. Saya yakin KPK telah mempertimbangkan secara cermat dan obyektif masalah ini,” kata Jazilul Fawaid, Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan Partai Revolusi Rakyat tidak dipertimbangkan, dapat meningkatkan kecurigaan publik.” Usulan KPK adalah pemerintah harus menyerahkan rencana pelaksanaan program sertifikasi pra kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mengundang Biro Sertifikasi Vokasi Nasional ( BNSP) untuk berpartisipasi. Wakil Ketua PKBDPP menyatakan bahwa BNSP dan BNSP sebenarnya adalah bagian dari pemerintah, sehingga usulan tersebut dianggap tepat. Ia mengatakan: “Toh, kalau dilimpahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, itu juga bagian dari bidang penegakan hukum pemerintah. Kita juga pantau kinerjanya.” Seperti kita ketahui, KPK sudah menemukan tanda-tanda pelanggaran program izin kerja, dan KPK juga sudah melaksanakan Setelah melakukan penelitian terkait rencana pemerintah tersebut, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program sertifikat pra kerja, di sisi lain KPK juga mengajukan tujuh saran kepada pemerintah, atau mengelola sertifikat pra kerja sebagai peserta program tersebut. Implementasi rencana.

Kedua, gunakan Nomor Induk Kepesertaan (NIK), karena identifikasi peserta cukup, tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Kerja sama dengan 8 platform digital, terlepas apakah sudah masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Umum, ”kata Alexander dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020) .

Keempat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh ada benturan kepentingan dengan pihak penyelenggara pelatihan (LPP). Oleh karena itu, 250 pelatihan yang ditandai berpotensi konflik kepentingan harus dihentikan.

Lima, dicadangkan Materi pelatihan dan kelayakan menentukan perlu tidaknya melakukan pelatihan secara online Ia mengatakan: “(Perencanaan) melibatkan semua pihak yang terlibat di bidang pelatihan dan mempresentasikannya dalam bentuk petunjuk teknis. “-6, materi pelatihan yang ditentukan untuk diberikan secara gratis melalui internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan oleh LPP. Ketujuh, penyelenggaraan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak bersifat fiktif.

Misalnya, Alexander mengatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon