RUU HIP ditolak oleh semua lapisan masyarakat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Listen to People

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPRS Syarief Hasan mencontohkan, UU MPRS Nomor XXV Tahun 1966 Pembukaan UU HIP terkait dengan banyaknya isu, multitafsir, dan tren yang nampak, yang memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebut saja Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, TNI-POLRI purnawirawan Forkom dan mantan Kepala BPIP.

UU HIP didorong dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa 16/6/2020 Rancangan tersebut tidak boleh diperpanjang dan dibatalkan dari rencana legislatif nasional 2020 karena isinya. 1945. Ia menilai prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 3 UU HIP tidak lengkap, dan berbeda dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari segi teks. – “Perbedaan ini dapat menimbulkan multitafsir, kontroversi, pengurangan bahkan distorsi terhadap prinsip-prinsip Pancasila, sehingga menjadi sarana. Masukkan ideologi lain dalam Pancasila,” kata Syarief Hasan.

Asas pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa Tuhan akan membuka corong masuknya politeisme, yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Asas kedua menyerukan kemanusiaan yang berbeda dengan sila kedua Pancassila, karena mengabaikan keadilan dan peradaban, sehingga mendistorsi Pancassila. Masyarakat harus kaya akan budaya di Indonesia. Ungkapan ini juga sangat berbeda dengan pengertian persatuan Indonesia yang lebih memperhatikan perbedaan dalam kerangka bahasa Indonesia. Asas keempat adalah demokrasi yang tidak ada dalam sila pancasila dan berbeda dengan nilai musyawarah. Selain hanya menyebut prinsip kelima dari keadilan sosial, namun mengabaikan hukuman bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan berbagai penjelasan. -Syarief Hasan juga mencontohkan bahwa Pasal 5 UU HIP menyebutkan bahwa landasan utama Pancasila adalah keadilan sosial. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan Pancasila, namun keterpencilan keadilan sosial sebagai landasan utama peraturan tersebut mereduksi makna Pancasila secara keseluruhan dan membuka peluang bagi Pancasila. Penafsiran Pancasila berdasarkan ideologi lain adalah kebalikan dari Pancasila.

Syarief Hasan tidak menyetujui Pasal 6 UU HIP yang menyatakan bahwa ciri utama Pancasila adalah Trisila yang mengkristal dari Ekasila. Sungguh, istilah ini tidak pernah disebut di majalah resmi, dan menimbulkan bias bagi Pancasila. Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai ketuhanan tunggal dan nilai-nilai lain yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika nilai ketuhanan tidak disebutkan, sangat memungkinkan untuk mendorong masuknya ideologi lain yang telah merasuk ke dalam Pancasila.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon