Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengemukakan bahwa salah satu perubahan penting yang dilakukan MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dari 1999 hingga 2002 adalah pembentukan Panitia Perwakilan Daerah (DPD).

Ide dasar pembentukannya adalah untuk mengupayakan peningkatan kekuatan daerah, yaitu mengusulkan lembaga yang dapat membawa manfaat dan keinginan daerah untuk merumuskan kebijakan nasional.

“Lahirnya Partai Demokrat merupakan bagian penting, inti dan tidak terpisahkan dari syarat reformasi. Syarat otonomi daerah sama pentingnya dengan syarat demokratisasi, penghapusan KKN (korupsi, kolusi) dan nepotisme), Mengakhiri dwifungsi TNI dan membela hak asasi manusia Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Jimly Asshiddiqie dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

Ketua RIPR ke-20 dari Dijelaskan dari perspektif “perspektif.” Menurut Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, sebenarnya kekuasaan DPD sangat luas dan luas. Otonomi, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan fiskal pusat dan daerah, pendapatan dan belanja nasional, perpajakan, pendidikan dan agama.

“Walaupun istilah yang digunakan sangat luas, yaitu” dapat “Menyerahkan” dan “berpartisipasi dalam diskusi”, secara struktural DPD memiliki potensi yang cukup untuk tampil dengan cara yang sangat kentara. Memperkuat otonomi daerah. Oleh karena itu, yang perlu didiskusikan lebih dalam lagi adalah peningkatan kinerja DPD sebatas dapat dilakukan tanpa terlalu memperhatikan peningkatan kapabilitas yang hanya dapat dicapai melalui amandemen UUD, ”jelas Bamsoet.

Direktur Administrasi Umum Ketahanan Nasional FKPPI menjelaskan dalam ketetapan penyelenggaraan otonomi daerah dalam TAP XV / MPR / 1998; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan negara yang adil. Sumberdaya; Perimbangan fiskal pusat dan daerah Indonesia dalam kesatuan kerangka nasional menekankan pada beberapa poin utama. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan pemberian kewenangan yang luas, benar dan bertanggung jawab secara proporsional di daerah yang diterjemahkan menjadi sumber daya nasional. Pengawasan yang adil, pendistribusian dan pemanfaatan, serta “keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.” Keuangan daerah. Memanfaatkan sumber daya nasional antara pusat dan daerah untuk mencapai kemakmuran masyarakat lokal dan seluruh negeri secara adil. Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien Pelaksanaannya secara bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dapat dilaksanakan, memberikan peluang yang luas bagi usaha kecil menengah dan koperasi, dengan memperhatikan potensi daerah, wilayah, geografi, populasi dan tingkat pendapatan penduduk daerah, keuangan daerah dapat terwujud. Terakhir, pemerintah daerah berhak mengelola sumber daya nasional dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon