Wapres MPR berubah dari UU HIP menjadi UU BPIP: pertama melakukan penelitian korelasi BPIP

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah yang tampaknya ingin mengubah UU HIP menjadi UU BPIP, di mana pemerintah mengesahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hukum dan Kementerian Keamanan secara resmi. Menyerahkan amandemen UU HIP menjadi UU BPIP yang diusulkan di Gedung Senayarta pada 16 Juli 2020.

Ia yakin bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat membaca lebih lanjut. Tuntutan dan protes orang-orang sangat dalam.

“Masalah UU HIP itu bukan nama atau undang-undang, tapi latar belakang, proses dan hampir semua substansi HIP. Syarief Hasan mengatakan:“ Ini jelas bermasalah. “Pemerintah jelas menunjukkan ketidakmampuan ini. Memang pemerintah hanya menolak dua butir UU HIP. Pertama, tidak ada TAP MPRS XXV 1966, dan kedua, istilah Trisila dan Ekasila muncul dalam UU HIP.

” Respon pemerintah yang hanya menolak dua poin RUU HIP itu tidak termasuk butir atau klausul bermasalah lainnya, ”kata Syarief Hasan. — Anggota DPRD Demokrat ini berpendapat, sebaiknya pemerintah menolak RUU HIP secara keseluruhan karena RUU tersebut hampir seluruhnya Kandungan problematis di atas dapat mengurangi dan mendistorsi nilai Pancasila, yang terpenting DPR belum atau belum mendapatkan penelitian akademis dari pemerintah, yang merupakan syarat untuk mengajukan RUU sebagai bahan sosialisasi dan pembahasan publik. Syarief Hasan Dikatakan bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kurang menanggapi serius penolakan UU HIP. — UU HIP dan UU BPIP adalah dua hal yang berbeda, sehingga Syarief Hasan menilai langkah ini tidak perlu. Karena BPIP sudah memiliki payung hukum, yaitu No 7 tahun 2018 Perpres.

“Di bawah tentangan hukum yang kuat, mengubah UU HIP menjadi UU BPIP melalui prasangka hukum justru akan menjadi bumerang, kata Syarief Hasan.

Menurutnya, perlu kajian yang lebih mendalam tentang penguatan hukum BPIP, dan tidak bisa dipersingkat atau diperpendek untuk mempersingkat siaran. Kaji secara komprehensif relevansi BPIP agar BPIP tidak lagi menjadi sistem sensor yang berlebihan seperti BP7 dulu, dan tidak lagi menjadi perekat nasional. Kata Syarief Hasan.

Ditambahkan bahwa pemerintah dan DPR RI perlu lebih berhati-hati dan lebih aman.

“Hanya secara hukum, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Apalagi jika ditegakkan dengan undang-undang bisa menimbulkan masalah baru. “Perlu dibahas relevansi BPIP dan apakah BPIP harus diatur undang-undang dan apakah penelitian akademik harus dilakukan oleh lembaga / perguruan tinggi yang independen dari IU. Misalnya, untuk itu RUU perlu dibahas sebelum penelitian akademik. BPIP harus ditunda,” katanya. Syarief Hasan menyimpulkan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon