Bamsoet mengingatkan, pelaksanaan Pilkada serentak harus diiringi dengan penerapan protokol sanitasi yang ketat

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dalam pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 tidak hanya melibatkan 270 kabupaten (9 provinsi) tempat Pilkada digelar. , 224 wilayah dan 37 kota). Namun di daerah dan kota lain, meski tidak mengikuti negara bagian / kota Pirkada, mereka ikut dalam pemilihan gubernur / wakil gubernur negara bagian Pirkada di 9 provinsi. Oleh karena itu, sebanyak 309 kabupaten dan kota harus diawasi.

“Menurut penilaian Kelompok Kerja Penanganan Covid-19 dari tanggal 6 hingga 13 September 2020, di antara 309 kabupaten ini, 45 kabupaten / kota memiliki tingkat penularan Covid-19 berisiko tinggi dan 152 berisiko sedang Daerah, 72 daerah berisiko rendah, 26 daerah yang belum ada kasus baru, dan 14 daerah tidak terkena Covid-19, ”kata Bamsoet, webinar DPP KNPI, tentang dilema Pilkada dalam pandemi tersebut. Covid-19 sebenarnya dari Ketua Kantor MPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/20) -KetuaKNPI Haris Pertama, Komisioner KPU Viryan, Ketua Umum IDI Dan Faki (Daeng) Faqih) dan Fauzan Irvan, direktur eksekutif dari Progressive Democracy Observatory.

Ketua Partai Progresif Demokratik RI ke-20 ini menilai Pilkada serentak saat pandemi Covid-19 akan menempatkan Indonesia dalam situasi sulit. Di satu sisi, menurut data hingga 22 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 telah melebihi 250.000, dan angka kematian mendekati 10.000. Sejauh ini, sebanyak 3 komisioner KPU (termasuk Ketua KPU) dan 32 pegawai Sekretariat Jenderal KPU telah melakukan uji Covid-19. Diputuskan pula banyak pegawai KPU di tingkat provinsi dan kabupaten / kota dinyatakan positif Covid-19. -Di sisi lain, hak warga untuk memilih dan dipilih juga harus dihormati. Penundaan pilkada akan mengakibatkan pergantian kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Pelaksanaan tugas, karena tidak mungkin untuk menentukan kebijakan strategis, dibatasi dalam pelaksanaan fungsi. Selama pandemi, kebijakan strategis perlu diadopsi. (Nasional dan lokal). Iran, Taiwan, Togo, dan Slovakia akan mengadakan pemilihan pada Februari 2020. Pada Maret 2020, Amerika Serikat-Amerika Serikat (Arizona, Florida, Illinois), Jerman, Prancis, Australia (Queensland), Polandia, Ukraina, dan Taiwan. Pada Agustus 2020, Mesir, Uganda, Belarusia, Australia (Tasmania dan Wilayah Utara), Amerika Serikat (Puerto Rico, Florida, Wyoming).

“Pemilu harus dibarengi dengan penguatan pelaksanaan perjanjian kesehatan. Selama pemilu, calon senior dari Pilkada tidak mengerahkan massa. Calon harus mendidik pendukungnya untuk memakai masker, menjaga jarak dan rutin mencuci tangan agar Pilkada menjadi tempat melawan penyebaran virus Covid-19. Hal ini tidak menjadikan Pilkada tempat untuk melawan penyebaran virus Covid-19. Menjadi sumber penyebaran virus Covid-19. Tanggal 19, ”kata Bamsoet.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjelaskan bahwa meski pelaksanaan perjanjian kesehatan telah diperketat, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa potensi kendala dalam pelaksanaan pilkada pada saat pandemi. Misalnya, tingkat partisipasi pemilih tinggi.

“Dengan masifnya penyebaran Covid-19 dan belum ada vaksin yang tersedia dalam waktu dekat, nampaknya masyarakat masih enggan untuk melakukan acara atau voting di tempat umum. Bamsoet menjelaskan selain itu, dua ormas terbesar tersebut Baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama menyuarakan penentangannya terhadap Pilkada serentak 2020.

Wakil Ketua Pemuda Pancasila menambahkan bahwa 80% pelaku aktif yang khawatir dipromosikan di Pilkada menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai Alat kampanye terselubung. Selain itu, dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat meningkatkan risiko kebijakan moneter. “Dari segi teknis, KPU perlu meyakinkan masyarakat bahwa setiap tata cara pemungutan suara TPS telah mengajukan kesepakatan kesehatan. Bamsoet mengatakan: “Misalnya menyediakan fasilitas sanitasi, memeriksa suhu tubuh, mengatur jarak pemeliharaan dan berbagai prosedur kesehatan lainnya.”Ketua SOKSI mengungkapkan, dalam rapat kerja Panitia II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (21/9/20), telah disepakati Pemilu 9 Desember 2020 tidak akan ditunda. Namun UU 6/2020 masih bisa diperpanjang. Terkait Pasal 201A ayat 3, jika pemungutan suara serentak tidak memungkinkan karena bencana nasional pandemi Covid-19, pemungutan suara serentak pada Desember 2020 akan ditunda dan ditunda. Sementara itu, pada 2020, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Pak Luhut Pandjaitan untuk memimpin upaya penertiban penyebaran Covid-19. Masih ada waktu sebelum Desember 2020, dan kami berharap virus Covid-19 bisa segera dihapus. Dengan cara ini, meskipun Pilkada 2020 berlangsung pada waktu yang bersamaan, tidak akan menjadi sebuah cluster. Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon