MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk merealisasikan sosialisasi empat pilar yang dinegosiasikan oleh Majelis Rakyat Indonesia. . Sebagai pendukung prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga kepala daerah dapat berperan penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah dan bekerja keras menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu berkeinginan untuk turut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Sesuai misi MPR RI, empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) akan disosialisasikan dengan menghadapi semangat kerjasama masyarakat di antara para aktivis massa Covid-19. Gotong Royong merupakan identitas nasional Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Dengan menggandeng satu sama lain, kita bisa bersama-sama menghadapi semua ujian yang sulit, ”kata Bansut usai sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia dan penandatanganan nota kesepahaman dengan APEKSI di kantor Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia di Jakarta. Satu (14/9/20).

Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang) Selatan, Ketua Dewan APEKSI, dan Rizal Effendi, Wakil Presiden Ekonomi dan Keuangan APEKSI (Walikota Balikpapan) menghadiri pertemuan tersebut. ), Deputi Direktur Penerangan, Publisitas dan Hukum APEKSI Taufan Pawe (Walikota Paperel City), Sekretaris Panitia Pelaksana APEKSI dan Direktur Eksekutif Sri Indah Wibi Nastiti, dan ratusan pengurus APEKSI serta anggota dari berbagai kota, – —

– Presiden Republik Demokratik 1920-an menjelaskan bahwa setiap jati diri bangsa memiliki ciri yang berbeda-beda, oleh karena itu, Konsep dan rumusan organisasi nasional tidak dapat dikelola melalui demokrasi.Pemahaman yang terpusat. Kebijakan yang terpusat akan menjadikan daerah satu-satunya objek, melampaui hak dan kekuasaan daerah untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing .— – “Dalam pemahaman ini, setiap pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan kearifan. Setiap kebijakan dan implementasinya sesuai dengan etika dan budaya setempat. Mohon diperhatikan prinsip demokrasi dan jangan menyimpang dari tujuan dan prinsip nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat 1 mengatur bahwa asas ini tersirat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah. Tunduk pada hukum. Undangan. Kalimat yang terbagi tetapi tidak tersusun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan nasional menjadi pusatnya. Pada saat yang sama, frasa tersebut mengacu pada konsep federalisme, di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara. — – “Dalam situasi inilah pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kota yang menjadi pelopor dalam pengaturan dan tata kelola pemerintahan kota dan kehidupan masyarakat. Semangat pembangunan kota adalah bagian dari semangat. Membentuk konsep ikatan kebangsaan dan kebangsaan, ”jelas Bamsoet Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan, kehidupan warga di 98 kota anggota Asia-Pacific Economic Cooperation Organization penuh vitalitas dan membawa berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut data benchmark Bank Dunia, pada tahun 2019, sekitar 56% (sekitar 151 juta) dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Menurut statistik dunia), diperkirakan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 154,2 juta pada tahun 2020, atau sekitar total 56,4% dari populasi, dan pada tahun 2025, diperkirakan akan tumbuh menjadi 170,4 juta lagi, terhitung 59,3% dari total populasi, “kata Bamsoet. Ke MongolaNamun perlu diciptakan tiang-tiang pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama.

“Selain itu, MPR RI juga menunggu partisipasi walikota untuk menyadari bahwa fungsi dan kewenangan pemerintahan dapat berperan aktif dalam penyampaian narasi kebangsaan. Dalam rangka memperkuat kebangsaan dan keilmuan, baik untuk instansi pemerintah kota maupun seluruh lapisan pemerintahan, masyarakat , “Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon