Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan yang tertuang dalam RUU MPR dan HIP PBNU

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus mempertahankan Pancasila hingga saat ini. Membahayakan Pancasila dan menimbulkan polarisasi di masyarakat- “Kami Partai Demokrat sejak awal sudah setuju dengan posisi PBNU. Dalam posisi ini, kami berkeras menolak RUU HIP dan menghimbau kepada DPR dan pemerintah agar tidak terus menganggap Pancasila tidak perlu. Setelah tafsir baru dalam bentuk hukum, UU HIP DPRRI 2020 dibahas dan diterbitkan, ”kata Syarief Hasan.

Pada Jumat (7/3/2020), Presiden MPR RI dan Wakil Ketua MPR lainnya mengunjungi Gedung PBNU di Jalan Karamatjati, dan diterima langsung oleh Guru Besar PB NU. Said Aqil Siroj dan kepemimpinannya.

Syarief Hasan kembali menegaskan bahwa tafsir Pancasila dalam UU HIP hanya akan mereduksi landasan filosofis (falsafah dasar) dan norma hukum Pancasila (seluruh sumber hukum di Indonesia), dan Munculnya komunisme dalam RUU tersebut. Oleh karena itu, UU HIP harus dibatalkan sepenuhnya. Saat MPR RI bertemu dengan PBNU, mereka menyampaikan pandangan PBNU bahwa UU HIP harus dihapuskan sama sekali dari judul dan isinya. Kami juga memiliki pandangan yang sama bahwa RUU HIP harus ditarik dari Majelis Nasional, ”kata anggota tertinggi Partai Demokrat itu. Masyarakat akan terus menolaknya karena RUU PIP sejak awal terkait dengan RUU HIP,” jelas Syarief Hasan.

Ia juga mencontohkan, jika ingin meloloskan BPIP yang mengatur aspek teknis dari Pedoman Pancasila, harus melakukan penelitian akademis, dan RUU yang baru harus murni teknis, bukan penjelasan. , Serta harus mematuhi prosedur legislatif, serta memiliki naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dapat diusulkan oleh pemerintah atau DPR RI, ”pungkas Syarief Hasan, anggota Dewan Senior Demokrat. (*)

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon