Wapres MPR ubah UU HIP menjadi UU BPIP: pertama melakukan penelitian korelasi BPIP

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah yang seolah-olah ingin mengubah UU HIP menjadi UU BPIP, yang disahkan pemerintah untuk mengkoordinasikan kementerian politik, hukum, dan keamanan. Departemen sudah secara resmi mengajukan amandemen UU HIP ke Gedung Senayarta dan diubah menjadi UU BPIP. Kamis (2020/7/16).

Ia menilai langkah yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memahami tuntutan dan protes masyarakat lebih dalam. “UU HIP tidak berdasarkan nama atau judul undang-undang, tapi ada di latar belakang, proses dan hampir semua substansi UU HIP, yang jelas bermasalah,” kata Syarief Hasan. Padahal, pemerintah hanya menolak dua butir UU HIP: pertama, ketiadaan TAP MPRS No. XX MP 1966, dan kedua, istilah Trisila dan Ekasila muncul dalam UU HIP. Tanggapan pemerintah untuk menolak hanya dua poin dari UU HIP tidak termasuk pandangan atau klausul lain yang dipertanyakan. – Partai Demokrat di House of Lords meyakini bahwa pemerintah harus menolak RUU HIP secara keseluruhan, karena hampir seluruh RUU mengandung muatan yang bermasalah, yang akan mereduksi dan mendistorsi RUU Nilai Pancasila sebagai bahan diseminasi dan debat publik. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Tidak menganggap serius persoalan penolakan UU HIP, ”kata Syarief Hasan: — UU HIP dan UU BPIP adalah dua hal yang berbeda, jadi Syarief Hasan menilai langkah ini tidak perlu dikonfirmasi. BPIP sudah memiliki payung hukum, yakni 2018 Keputusan Presiden Nomor 7.

“Dengan mengubah undang-undang untuk mengubah UU HIP menjadi UU BPIP justru kontraproduktif,” kata Syarief Hasan.

Menurutnya, penguatan BPIP melalui UU juga perlu dikaji lebih dalam, tidak bisa disingkat atau dipersingkat seperti mengejar pertunjukan. “Selain itu, kita sering melihat pentingnya BPIP saat ini. Hal ini biasanya menimbulkan masalah yang kontraproduktif, dan penguatan BPIP juga dapat menjadi alat baru yang ampuh untuk menjelaskan Pancasila yang dapat merusak Pancasila. Syarief Hasan mengatakan:“ BPIP perlu ditingkatkan. Relevansi BPIP dikaji secara menyeluruh agar BPIP tidak lagi menjadi sistem sensor yang berlebihan seperti BP7 dulu, dan tidak lagi menjadi perekat nasional. “” – “Hanya secara hukum, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Apalagi jika ditegakkan oleh undang-undang, bisa menimbulkan masalah baru.” Diperlukan penelitian akademis tentang relevansi BPIP, dan apakah BPIP harus Ini diatur oleh undang-undang dan harus dilakukan oleh lembaga / universitas yang independen dari IU, misalnya untuk itu pembahasan UU BPIP harus ditunda sebelum melakukan studi akademik, ”tutup Syarief Hasan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon