Wakil Ketua Konperensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Segera mengambil sikap diplomatis untuk memperkuat TNI di Laut Natuna Utara

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengutarakan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam webinar API, Kamis (18/6/2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) sebagai tanggapan atas situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Peserta webinar ini berjumlah 500 dari Zoom dan 1.500 dari YouTube.

Dia menjelaskan akar penyebab masalah Laut China Selatan. Masalah ini bermula dari klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah industri perikanan tradisional China (disebut sembilan titik dash). Syarief Hasan menjelaskan klaim tersebut melintasi teritori, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain. , Mengakibatkan konflik. Mengenai Hukum Laut Internasional 1982, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1982. Konvensi No. 17 Tahun 1985. Bahkan, Pengadilan Arbitrase juga mengumumkan pada 2016 bahwa, karena alasan historis, China akan menentang China Selatan. Semua klaim tentang laut itu salah dan bertentangan dengan “Konvensi Hukum Laut” 1982. Laut Cina Selatan memang memiliki signifikansi strategis dan prospek yang sangat besar. Laut Cina Selatan memiliki hampir 11 miliar barel cadangan minyak potensial dan 190 triliun kaki kubik. Bahkan Laut China Selatan dapat memenuhi 10% permintaan ikan dunia. Tidak hanya itu, nilai perdagangan yang mengalir melalui Laut China Selatan telah mencapai 5,3 triliun dolar AS, menyumbang hampir sepertiga dari perdagangan laut global .— -Anggota Panitia Pertama MPR tersebut mengatakan bahwa Indonesia harus mengambil sikap yang bijak melalui diplomasi yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia harus dapat mempersatukan dan mendapatkan dukungan dari seluruh negara ASEAN Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di ASEAN dan pemrakarsa pembentukan ASEAN. Harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan China dan beberapa negara di Asia Tenggara. Anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat tersebut juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menjalin kemitraan dengan Persatuan ASEAN juga harus mampu meredam masuknya negara lain ke Laut Cina Selatan. Memang hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya perang terbuka di Selatan. Syarief Hasan mengatakan: “Selain itu, Amerika Serikat belakangan ini juga memanaskan Laut Cina Selatan, entah itu kemenangan. Pemenangnya adalah yang kalah, dan perang tidak akan berakhir dengan akhir yang indah. “-Indonesia harus terus mendorong aparat keamanan untuk melakukan pengawasan secara mendalam di perairan Natuna. Badan Keselamatan Maritim (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL harus terus meningkatkan sistem pertahanan maritim dan udara di perairan utara atau utara f Natuna. Selain itu, terdapat perkembangan terkini. Nelayan Tionghoa dikawal kapal penangkap ikan Tionghoa di utara Natuna, Tiongkok utara, seizin pemerintah Tiongkok. Kata Syarief Hasan.

Ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan untuk mewujudkan hal tersebut di perairan utara Natuna Tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Pemerintah juga didorong untuk mendampingi nelayan Indonesia ke Natuna Utara. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara. Solusi dari masalah tersebut terletak pada politik, hukum, dan diplomasi. Hubungan, ekonomi, dan pembangunan seringkali kontroversial. Pemerintah harus mengedepankan diplomasi dengan semangat sejuta sahabat dan nol musuh, serta terus memperkuat militer di perairan utara Natuna. Dalam webinar API tersebut, Syarief Hasan mengakhiri dengan mengatakan, mari kita lindungi Natuna Utara dan mari kita jaga Laut Indonesia.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon