Pembatasan kegiatan perkantoran harus dilaksanakan di seluruh PSBB

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengimbau setiap kantor memiliki lembaga yang melayani masyarakat, membatasi aktivitas kantor, dan menegakkan prosedur kebersihan yang ketat.

Saya berharap dengan adanya kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) kali ini, kasus positif Covid-19 DKI di Jakarta dapat segera dikendalikan.

“Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota memang mengkhawatirkan. Dalam beberapa pekan terakhir perlu diberlakukan kebijakan restriksi sosial yang ketat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” kata Wakil Presiden MPR RI Lestari Moerdijat, Senin (9/9). 14) dikatakan dalam pernyataan tertulis.

Lestari mengaku prihatin dengan situasi banyak departemen dan instansi pemerintah, selama pandemi ini puluhan bahkan ribuan karyawan terpapar Covid-19.

Menurutnya, tata tertib pemerintah harus dijadikan contoh dalam melaksanakan prosedur kebersihan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Sebutan Lestari, Rerie, Rerie mendukung inisiatif Pemprov DKI Jakarta menjadikan cluster perkantoran sebagai salah satu target pengendalian Covid-19 selama periode PSBB ini.

Selama periode PSBB mulai 14 September 2020, selama dua pekan ke depan, tambah Rerie. Pemprov DKI Jakarta mensyaratkan volume pengisian kantor hanya bisa 25% dari kapasitas normal.

“Menurut saya pengelola gedung perkantoran harus benar-benar mematuhi kebijakan ini,” kata seorang anggota partai NasDem. Menurutnya, pemantauan kesehatan secara rutin setiap pegawai kantoran juga merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam upaya mendeteksi Covid-19 di lingkungan kantor. –Tentu saja, menurut dia. Di seluruh PSBB, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menegakkan semua pembatasan yang diperlukan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon