Bamsoet mendesak departemen ATR menyelesaikan konflik tanah di Deli Serdang

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak Kementerian Pertanian dan Tata Guna Lahan (ATR) mencabut pemberian hak guna komersial No 171/2009 kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN) Perpanjangan hak lisensi II) Menguasai 854 bidang tanah. 26 hektar. Dikeluarkannya HGU menyebabkan sengketa lahan antara PTPN II dengan masyarakat petani Simalingkar A, Durin Tunggal dan Namu Bintang di Kabupaten Pancur Batu, Sumatera Utara. Sengketa tanah harus diselesaikan, 557 hektar lahan antara PTPN II dan Desa Sei Mencirim, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Delhi Sedan, Provinsi Sumatera Utara, harus segera diselesaikan.Kedua konflik lahan yang terjadi sejak tahun 1975 ini sungguh ironis. , Bangsa Indonesia 75 tahun sebelum merdeka, masih ada konflik pertanian antara negara dengan rakyat, “Bamsoet menerima Simalingkar Persatuan Tani (SPSB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di MPR Jakarta, Selasa (21/7/20). Petani di bawah naungan Kantor RI (STMB). — Petani peserta ipé antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulayman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta dan Tenang Sembiring. Dari Sumatera Utara Deli Serdang berangkat ke Jakarta. Mereka berjalan hampir sebulan untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan dan saat ini sedang beristirahat di Riau Pekanbaru.

Mantan Jubir DPR RI itu mengungkapkan, sesuai pengajuan SPSB dan STMB Menurut laporan tersebut, tanah pertanian merupakan asal muasal pertanian. Konflik terjadi di Indonesia pada masa pra kemerdekaan. Awalnya dikuasai oleh Belanda melalui dummy deli Deli Kuntur. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, mendorong Belanda untuk pergi, kemudian masyarakat mengambil alih perumahan dan pertanian. 5 / 1960 mengambil alih aset yang dikuasai Belanda untuk kesejahteraan rakyat.Pada tahun 1975, pemerintah Orde Baru mengeluarkan SK PTPN II (kemudian disebut PTPN IX) melalui Administrasi Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri untuk mengelola lahan pertanian. Ini adalah negara dan Dimana terjadi konflik lahan antar masyarakat.

“Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi merupakan departemen utama penanganan konflik. DPR RI Bansuth menjelaskan, karena permasalahan yang dihadapi, pemerintah pusat juga harus turun tangan. Itu tidak mudah, tetapi tidak sulit. Kuncinya adalah berdiri di sisi orang. Kesannya adalah aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir orang dari tanah dan rumah yang mereka tempati.

“DPR RI Panitia II harus segera sidang Departemen ATR, sedangkan DPR RI Panitia Keenam harus mempertemukan Dinas BUMN dan PTPN II. Dengan begitu, berbagai konflik lahan bisa segera diselesaikan. Selain itu, Joko Widodo (Joko Widodo) ) Sejak berdirinya presiden, “Dia menghasut landreform dengan mengeluarkan sertifikat tanah gratis kepada rakyat pada masa pemerintahannya pada tahun 2014,” tutup Bamsoet.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon