Kartu pra kerja wakil presiden MPR yang bermasalah: terapkan rekomendasi KPK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. Partai Rakyat Korea juga telah melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, Partai Rakyat juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. -Menghadapi kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan selama ini banyak pihak yang menduga masih banyak masalah izin kerja, salah arah, dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan, klaim ini dikukuhkan atas rekomendasi BJP. Saya yakin KPK telah mengkaji secara cermat dan obyektif,” kata Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan Partai Revolusi Rakyat tidak diperhatikan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” Seputar usulan KPK. KPK menyatakan pemerintah menyampaikan rencana pelaksanaan program izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Kejuruan (BNSP). Rekomendasi tersebut dianggap tepat. Ia mengatakan: “Toh, kalau diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, itu juga bagian dari bidang administrasi yang diatur oleh gou. Kami juga akan memantau kinerjanya.” Seperti kita ketahui bersama, KPK menemukan tanda-tanda abnormal dalam program izin kerja. KPK juga melakukan penelitian terkait dengan rencana pemerintah tersebut.Hasilnya, KPK menemukan tujuh masalah dalam pengelolaan program sertifikat pra kerja. Di sisi lain, KPK juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah atau mengatur pelaksanaannya sebagai partisipan dalam rencana tersebut. Program sertifikasi pra-kerja.

Kedua, gunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena identitas peserta mencukupi, tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Ketiga, panitia harus meminta nasihat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, untuk kerja sama dengan 8 platform digital, terlepas apakah itu termasuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Umum, ”kata Alexander di Jakarta, Kamis. Kata KPK pada konferensi pers yang diadakan di Gedung Merah Putih. 18 Juni 2020).

Keempat, Alexander melanjutkan agar platform digital tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan penyelenggara pelatihan (LPP). Oleh karena itu, penyediaan 250 materi pelatihan yang ditandai sebagai potensi konflik kepentingan harus dihentikan.

Kelima, pertahankan materi pelatihan dan tentukan kelayakan pelatihan online. Ia mengatakan: “(Perencanaan) melibatkan semua pihak yang terlibat di bidang pelatihan dan mempresentasikannya dalam bentuk deskripsi teknis.” – Keenam, materi pelatihan yang ditentukan untuk diberikan secara gratis melalui Internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan oleh LPP. Ketujuh, penyelenggaraan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak bersifat fiktif.

Misalnya, Alexander mengatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon