Presiden Demokrat mengajak senator untuk membela tiga hak penyandang disabilitas

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Hak penyandang disabilitas di Indonesia dan tiga isu utama menjadi fokus Presiden DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang meminta senator dari 34 provinsi untuk memantau penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Ketiga aspek ini merupakan bagian dari 26 hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh undang-undang. Hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Menanggapi rekomendasi dari Partai Progresif Demokratik Himpunan Rakyat Indonesia, Rannyara mengatakan: “Saya meminta senator untuk memasukkan mereka ke dalam agenda hiburan mereka untuk melihat langsung di daerah bagaimana ketiga hak tersebut menarik perhatian pemerintah daerah.” Senin (14/9/2020) Penyandang Disabilitas (PPDI) di kediamannya di Jakarta.

LaNyalla mengatakan, pihaknya telah meminta pejabat PPDI memberikan data dan pendapat terkait pelaksanaan ketiga bidang hak tersebut. Secara khusus, wajib menyerap kuota 1% BUMN, 2% penyandang disabilitas di BUMN dan instansi pemerintah.

“Inspeksi dan pemeriksaan ulang harus dilakukan di tempat, termasuk seberapa banyak yang merugikan diri sendiri. Katanya.“ Memang, data Kementerian Sosial tentang penduduk berusia 19 hingga 59 tahun menunjukkan jumlah penduduk kelompok usia ini melebihi 162 juta. Sekitar 9,5 juta orang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas sedang, sedangkan 1,4 juta orang termasuk dalam kategori parah. Ia menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang layak. -Sama, kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Masih banyak anak-anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum.” . Hal ini dikarenakan masih banyaknya guru yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tentang metode pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

“Meskipun Indonesia memiliki banyak anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Dari total jumlah anak usia 7-18 tahun, ada sekitar 38 juta, di mana lebih dari 600.000 adalah penyandang cacat sedang. Padahal ada sekitar 173.000 anak cacat berat Hal ini juga perlu dicatat dengan baik.Jika bisa dikelola di kota besar bagaimana dengan di pedesaan? Tanya LaNylala.

Oleh karena itu, LaNyalla mendukung tuntutan PPDI agar DPD mengungkapkan tuntutan pemerintah terhadap sensus penyandang disabilitas di Indonesia. Data survey atau data dari Kemensos, tapi memang dari data sensus. PPDI DPP Presiden Gufroni Sakaril (Gufroni Sakaril) berharap: “Oleh karena itu, angka-angka dalam Indeks Pembangunan Manusia juga termasuk penyandang disabilitas. Pada 8 Agustus 2016, pemerintah daerah diinstruksikan untuk memasukkan hak penyandang disabilitas dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Ia mengatakan: “Agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak yang sama di semua daerah, setidaknya ketimpangan tidak akan terlalu jauh. Bustami Zainuddin mengatakan akan menempatkan masalah ini dalam agenda prioritas panitia DPD RI. “Menurut saya, UU No. 8/2016 bukan hanya domain Kementerian Sosial saja, tetapi juga Ini multi-kementerian. Saya pikir komite pertama hingga keempat bisa terlibat. Katanya selain itu menjadi ketua umum kepresidenan DPD dan menjadi tujuan kami.

Setelah itu, Bustami juga memberikan saran kepada PPDI, PPDI memiliki pengurus daerah di 34 provinsi untuk aktif menjalin kontak dengan senator di tiap provinsi. “Kalau perlu mohon minta salah satunya jadi pembina atau konsultan PPDI daerah. Insya Allah dan tidak ada keberatan. Katanya, karena ini memperjuangkan kepentingan sebangsa terbatas. -Menurutnya, orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Sultan Najamudin, Wakil Ketua Progress Party, mengakui Indonesia tidak akan pernah ramah kepada rakyat, banyak penyandang disabilitas di negara tetangga Malaysia.Tunjangan dan fasilitas umum. Senator Banguru mengatakan Malaysia masih merugi, terutama di Australia. Suharta Djaya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon