Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Ketua: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Ini karena RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. Ia juga menegaskan isi undang-undang yang komprehensif, yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, karena Pasal 88C (2) hanya menetapkan Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi, mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: Lama Menunggu COVID -19, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, UMP di hampir semua provinsi lebih kecil dari UMK. Akibatnya, upah tenaga kerja semakin banyak. Semakin kecil dan semakin tidak layak. RUU tersebut menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan, dan masyarakat biasa, ”kata Syarief. — Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan juga mencakup ketentuan pembayaran pesangon yang kualitasnya menurun dan tidak pasti. Karena pemerintah yakin aturan lama tidak bisa ditegakkan, nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK pun menurun.

“RUU ini akan memudahkan perusahaan untuk memberhentikan karyawan karena pesangon yang lebih rendah. Syarief mengatakan:“ Peraturan baru ini bahkan diberlakukan dengan lemah dan tidak baik bagi masyarakat. Ia juga menyayangkan penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar regulasi. Undang-undang yang komprehensif menggunakan dasar hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan hanya akan dikenakan denda.

Baca: Lihat Jamu di Pasar Dunia “Mulai saat ini, Syarief Hasan menyayangkan telah dihapuskan karena pesangon dan sanksi pidana pemecatan. Pelanggaran yang sewenang-wenang itu karena hanya mendapat sanksi administratif.” Selain itu, RUU itu juga Penunjukan pekerja kontrak sebagai pekerja tetap akan sulit dilakukan, dan PHK akan menghilangkan jaminan sosial pekerja, terutama jaminan kesehatan dan perlindungan pensiun.

Syarief Hasan, anggota Dewan Agung Demokrat, meyakini bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan harus menjawab keinginan rakyat dan melibatkan rakyat.

“Kamu harus mendengarkan suara rakyat, karena pemerintah bukan untuk rakyat?” Tanya Syarief Hasan ..- Banyaknya penolakan. Protes masyarakat menunjukkan RUU penciptaan lapangan kerja tidak Baik untuk orang-orang. “Seharusnya pemerintah dan DPP tidak memanfaatkan pandemi ini dengan mengadopsi undang-undang yang merugikan karena tidak baik bagi masyarakat.” Syarief Hasan.

Baca: Industri perhotelan mulai berkembang, disertai kesepakatan yang tegas

Ia pun mendesak pemerintah dan DPR RI lebih memperhatikan rencana penanggulangan pandemi Covid-19. Karena jumlah positif Covid-19 yang terus meningkat setiap hari, kawasan ASEAN memiliki jumlah terbesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk fokus menyelesaikan masalah dan memprioritaskan Covid-19 daripada membahas RUU Pekerjaan. Dibuat dalam kondisi tidak stabil saat ini. Syarief Hasan menyimpulkan: “Keberadaan pemerintah harus selalu menyerap cita-cita dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bukan mempersulit masyarakat selama pandemi Covid-19.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon