Cegah penyebaran Covid-19, Gus Jazil: Ada aturan, tinggal terapkan dengan hati-hati

TRIBUNNEWS.COM-Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah (jacada) di KPUD beberapa hari lalu pasti akan sangat aktif. Warga Jakarta yang tergabung dalam KPUD tidak sendiri, mereka didampingi oleh partai pendukung dan pendukungnya. Tidak hanya sepuluh atau dua puluh orang, tetapi juga ratusan atau bahkan ribuan orang. Melihat hal tersebut, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat, menyayangkan sikap mereka yang tak tahu tidak bisa mengendalikan pandemi Covid-19.

“Pakai masker, tapi karena ramai di antara ratusan orang, riskan sekali,” kata Jazilul Fawaid dari Jakarta, Rabu (2020/9/9) lalu.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengetahui bahwa masyarakat yang ada di kerumunan memahami tata cara kebersihan, yakni selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun; dia masih dalam kampanye pemerintahan dengan Covid- 19 pertempuran.

“Namun, karena terlalu jeli untuk menampung pilkada, mereka mengabaikan dan mengabaikan perjanjian kesehatan,” jelasnya. Jumlah penularan Covid-19. Ternyata 37 Cakadas dinyatakan positif Covid-19. Jumlah ini mungkin terus meningkat. “Seperti kita ketahui bersama, penyebaran Covid-19 tidak pandang bulu. Bukan hanya Kakada yang tertular, tapi orang-orang di sekitarnya atau pendukungnya juga tertular.” Ini Gus Jazil (Gus Jazil). ) Kata. Guna menanggulangi pandemi Covid-19, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini berharap kejadian seperti proses registrasi Cakada akan melibatkan banyak orang, namun mengabaikan perjanjian kesehatan tidak akan terulang lagi. “Setiap orang harus mengikuti prosedur kesehatan yang ketat. Ia menambahkan bahwa tidak hanya Cakada, tetapi tim sukses dan pendukungnya harus melakukan ini. Jazilul Fawaid bisa memastikan itu. Cakada adalah panutan atau seseorang yang dikagumi oleh masyarakat daerah. Nyatanya, banyak orang yang masih menjadi gubernur, bupati, walikota dan wakil rakyat pada Musyawarah Rakyat. Ia mengatakan: “Sekarang sebagai panutan bagi daerah, mereka wajib melaksanakan kesehatan Memberikan contoh kepada masyarakat dalam hal prosedur. Jazilul Fawaid menuturkan, ada beberapa aturan yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menjaga Pilkada tetap berada dalam pandemi Covid-19. Hal itu disinyalir aturan tersebut masuk dalam aturan pertama Panitia Pemilihan Umum (PKPU). 6 Juni 2020, menyangkut melibatkan Pilkada dalam rangka bencana Covid-19 Nonalam Ia mengatakan: “Aturan ini tertuang dalam pasal 11 (1) sampai (3). “-Pasal 11 (1) mengatur bahwa setiap penyelenggara pemilu, pasangan calon, tim sukses, kontak pasangan calon, semua pihak yang terlibat dalam Pilkada harus menutup hidung dan mulut dengan sekurang-kurangnya. Kesepakatan kesehatan diwujudkan dalam bentuk topeng di dagu. Ayat (2) menyebutkan bahwa jika ada pihak yang melanggar kewajibannya, KPU provinsi, KPU kabupaten / kota, KPU Kecamatan (PPK), atau survei opini masyarakat (PPS) akan memberikan peringatan kepada Pihak yang menaati perjanjian sanitasi. – Ayat (3) berbunyi sebagai berikut: Jika pihak yang berkepentingan menerima peringatan, mohon jangan selalu bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Bawaslu untuk melaksanakan perjanjian perawatan kesehatan preventif Covid-19, KPU, KPU Daerah / kota, PPK atau PPS akan menjatuhkan sanksi kepada Jalan Panwaslu atau Jalan Panwaslu / desa kabupaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ndangan. – Menurut Jazilul Fawaid, peraturan tersebut tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Support, arahannya tentang penguatan disiplin dan penegakan prosedur kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Aturan-aturan ini harus dijadikan dasar pilkada dalam epidemi Covid-19. Kata mantan mahasiswa PMII.

Jazilul Fawaid mengatakan, sanksi telah dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar aturan kesehatan. Dia mencontohkan di Jakarta dan beberapa kota lain untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang melanggar aturan kesehatan (seperti tidak memakai masker). ), orang-orang yang pernah dikenakan sanksi sosial (seperti membersihkan jalan). Dia berkata: “Beberapa orang telah didenda. Menurut dia, semua pelanggar termasuk Cakada akan dikenakan denda.Orang berkumpul, melakukan aktivitas dan potensi transportasi. Dia menyimpulkan: “Aturan ini sudah ada dan kuat, Anda hanya perlu menerapkannya atau tidak.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon