Ketua Umum Partai Rakyat mengadakan rapat konsultasi gabungan dengan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri untuk membahas masalah otonomi khusus Papua.

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memimpin rapat musyawarah pimpinan MPR. Rapat dipandu oleh Menkopolhukam Mahfud, MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, Polri dan Wakil MPR RI International Forum on Communication and Papua Aspirations (for Papua). Acara yang digelar pada Jumat (11/9/2020) di Ruang Rapat Pimpinan MPR Gedung Nusantara III Gedung DPRD Senayan Kota Jakarta itu dihadiri Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan usai pertemuan, Bansout mengatakan pertemuan gabungan tersebut membahas berbagai isu terkait Papua. Artinya, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI Papua ke depan akan membantu pemerintah, dan pemerintah akan turun tangan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat Papua.

“Pemerintah dapat menggunakan jaringan ini sebagai mediator komunikasi politik sebagai anggota Papua, yang melibatkan seluruh aspek Papua, terutama pada dua hal penting. Masalah pertama adalah tentang pemeliharaan UU Otsus. Kedua, pemekaran Papua sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tentang “Otonomi Khusus” tahun 2001. Pemerintah juga menyatakan sedang menyusun Inpres untuk pembangunan Papua, dan Inpres akan mengarusutamakan pekerjaan pembangunannya dalam bentuk e-unit. Ke Papua tanpa penilaian tersendiri. Ia menambahkan. ”Pada saat yang sama, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa terkait dengan UU No. 21 Tahun 2001 hanya sedikit pasal, yakni Pasal 34 yang akan direvisi. Itu dalam memperluas dana pemerintahan sendiri khusus. Ia menjelaskan: “Oleh karena itu dalam versi revisi tidak ada ketentuan untuk perluasan otonomi khusus Papua, hanya otonomi Papua yang masih berlaku.” Pasal 76 selanjutnya yang akan diubah adalah Pasal 76 tentang Pemekaran Papua. Lima daerah, karena ini disahkan oleh undang-undang. Ketiga, sebelumnya kita sepakat untuk mengefektifkan hubungan komunikasi dan menjadi lembaga inti MPR, yaitu lembaga MPR yang disebut Pour la Papua, yang terdiri dari wakil-wakil Papua Barat dan Papua, yang berkumpul karena perbedaan pendapat yang sama. Pada saat yang sama, tidak jelas untuk membangun kembali hubungan tersebut. Berbagai masalah dengan pemerintah. Saya sampaikan ke Mendagri untuk ditindaklanjuti, ini tugas formal yang harus dijalankan, ”jelasnya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon